Pikiran Rakyat
USD Jual 14.403,00 Beli 14.103,00 | Umumnya berawan, 21.8 ° C

Bobotoh dan Politisi Amatiran

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

PUBLIK dibuat gaduh, tercengang, sekaligus miris. Nama bobotoh dicatut untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden, caranya pun vulgar bahkan sangat eksplisit dengan pemberian syal bertuliskan “bobotoh Jokowi”.

Setelah menuai pro-kontra akhirnya salah kelompok suporter Persib terbesar meberikan klarifikasi bahwa kelompok mereka tidak pernah mendukung salah satu pasangan capres atas nama organisasi. Hal yang belakangan malah menjadi sasaran empuk media-media kritis yang mengedepankan nalar seperti tirto.id misalnya.

Karena klarifikasi tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bertemu dengan cawapres Jokowi. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah atas perintah ketua umum Viking Persib Club, kelompok pendukung Persib terbesar.

Esensi politik

Sebenarnya tak ada yang salah ketika seorang suporter sepak bola berpolitik. Itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga keliru jika ada yang mengatakan bahwa ketua Viking dilarang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Itu merupakan pilihan untuk mengabdi, karena sejatinya politik adalah mulia karena tujuannya adalah berkuasa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tentang kekhawatiran-kekhawatiran terkait upaya menuju kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, itu adalah persoalan lain. Prinsip sederhana seperti ini sebenarnya sangat mudah dipahami.

Tobias Ginanjar, politisi muda sekaligus tokoh bobotoh mengatakan bahwa setiap individu bebas untuk mendukung dan menyalurkan aspirasi politiknya. Yang menjadi titik tekan di sini adalah setiap individu yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Sehingga tentu tak dibenarkan untuk melakukan klaim atau pengatasnamaan yang lebih dari individu bersangkutan terkecuali tanpa persetujuan kelompok yang dicatut namanya.

Prinsip sederhana inilah yang dilabrak kemarin, karena mengatasnamakan bobotoh yang tentu jauh dari penguasaan dan kendali mereka. Pembelaan dan pembenaran picisan dengan menjelaskan bahwa bobotoh artinya adalah mendukung dan tak selalu identik dengan pendukung Persib tentu terlalu mengada-ngada dan tak cukup menjinakkan tudingan miring.

Karena secara nyata konteks yang mereka usung ketika bertemu dengan politisi yang mereka dukung justru adalah tentang pendukung Persib. Dari sini saja sudah tampak dua hal yang lepas dari kendali.

Pertama adalah andai mereka mengatasnamakan Viking ternyata tidak direstui oleh Viking itu sendiri. Hal ini merujuk pernyataan resmi Viking Persib Club yang menegaskan bahwa secara organisasi mereka tak mendukung pasangan capres manapun.

Kedua adalah ketika mereka mengatasnamakan bobotoh, tentu itu jauh lebih fatal karena bobotoh adalah lebih luas dari salah satu kelompok suporter Persib, meskipun itu yang terbesar.

Kontraproduktif

Kecenderungan orang yang berpolitik adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang mereka miliki (uang, akses, bendera organisasi dsb) untuk dapat mencapai tujuan politiknya. Itu sangat manusiawi dan bisa dimaklumi.

Secara formil pun tak ada regulasi yang melarang tegas kebiasaan klaim mengklaim dalam politik. Batasan yang ada adalah moral dan etika.

Penting untuk diingat bahwa moral dan etika sesungguhnya kedudukannya jauh di atas hukum dan peraturan yang secara sempit bisa kita artikan sebagai teks tertulis belaka, karena pelanggaran etika dan moral bisa berdampak terhadap persepsi dan kesan masyarakat, termasuk para calon pemilih.

Apa yang terjadi kemarin sesungguhnya dapat kita kategorikan sebagai manuver politik yang ceroboh karena justru bisa dianggap kontraproduktif. Secara eksternal tentu akan menjadi isu negatif yang menjadi sasaran empuk lawan politik. Secara internal justru dapat mengganggu strategi tim pemenangan untuk meraih suara swing vooter (massa/pemilih mengambang), karena berbeda dengan para pemilih loyal yang pilihannya takkan terpengaruh oleh isu seekstrim apapun.

Para swing vooter yang didominasi oleh anak-anak muda ini sangat dinamis, labil, apatis dan kondisi emosionalnya akan menentukan pilihan mereka. Sehingga keputusan mereka untuk memilih salah satu pasangan calon bisa tiba-tiba sirna ketika mendapati bahwa kubu yang awalnya membuat mereka tertarik tiba-tiba membuat manuver di luar dugaan yang bisa dipersepsikan sebagai hal yang memalukan, kontroversial, mengganggu ataupun membuat hilang rasa (ilfil).

Sialnya segmen ini banyak juga di kalangan bobotoh. Dugaan ini terkonfirmasi ketika saya menelusuri pihak-pihak yang menghujat aksi “bobotoh Jokowi” di dunia maya (twiter dan instagram). Karena ternyata yang mengecam bukan hanya para pendukung Prabowo-Sandi namun juga pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Sekali lagi, politik itu hal yang baik, oleh karena itu lakukanlah dengan ilmu dan cara yang benar. Bukti nyata politik adalah hal baik, adalah dengan diajarkannya ilmu politik di perguruan tinggi, tak mungkin kampus mengajarkan hal-hal buruk.

Berbeda dengan kebanyakan orang yang bisa jadi menganggap politik adalah tren, kekinian, momentum dan agenda nasional semata. Bagi saya politik adalah keseharian, karena saya belajar politik di perguruan tinggi dan lembaga penelitian selama belasan tahun, pekerjaan sehari-hari di kantor pun erat hubungannya dengan politik negeri ini.

Tentu politik lebih dari sekedar popularitas, atau isu dikotomi Prabowo-Jokowi, Cebong-Kampret dan hal lain yang dianggap sederhana. Begitu banyak variabel dan isu yang perlu diuji, diukur dan dilihat sesuai konteks, hal ini tentu harus dipahami oleh mereka yang ingin berpolitik dengan serius.***

Bagikan: