Pikiran Rakyat
USD Jual 14.291,00 Beli 13.991,00 | Cerah berawan, 25.4 ° C

Penataan Wisata Pantai Jabar Selatan

T Bachtiar
T Bachtiar

T Bachtiar

GEOPARK Ciletuh-Palabuhanratu.*/DOK. PR
GEOPARK Ciletuh-Palabuhanratu.*/DOK. PR

PANTAI dan laut, walau udaranya panas tapi begitu banyak orang menyukainya. Wisata pantai menjadi wisata yang paling banyak digemari mulai dari sekadar bermain pasir dan berjemur, berenang, berselancar, menyelam, hingga berlayar.

Wisata pantai menjanjikan kegembiraan bagi semua umur. Tidak heran, begitu wisata pantai dibuka, pengunjungnya selalu melebihi kemampuan pantai itu untuk melayani pengujungnya dengan baik.

Akibatnya, para pengembang di daerah berlomba menanamkan uangnya di sektor pariwisata, misalnya dengan membangun penginapan, rumah tinggal, warung makan, dan warung oleh-oleh yang sayangnya, sering melupakan keindahan dan keselamatan.

Setiap akhir pekan, pengunjung datang berombongan sehingga memerlukan tempat menginap. Maka, bermunculanlah penginapan yang dibangun persis di bibir pantai, membelakangi pantai, dan menutupi pantai. Padahal, pantai itulah yang menjadi daya tarik wisatanya.

Sepanjang Jawa Barat bagian seletan, pantainya langsung berhadapan dengan Samudra Hindia sehingga hantaman ombaknya sangat besar.

Ombak melunak kekuatannya di teluk-teluk sehingga teluk seperti di Pangandaran, Cilauteureun di Garut, dan Ujunggenteng-Ciletuh-Palabuanratu di Sukabumi menjadi lokasi wisata yang digemari.

Saat tenang dan tidak terjadi gejala kebumian seperti gempa bumi dan tsunami, teluk itu merupakan destinasi wisata yang sangat diminati karena di sana beragam aktivitas dapat dilakukan.

Akan tetapi, ketika terjadi dinamika bumi, energi di zona penunjaman di dasar Samudra Hindia dilepaskan, akan terjadi gempa bumi yang dapat disertai tsunami.

Saat tenang, ketika gempa belum terjadi, seharusnya menjadi waktu terbaik untuk berbenah, menata kawasan dengan baik, yang dapat melindungi penduduk dan para wisatawan dari ancaman bila bencana datang.

Sukabumi dan Garut

Perhatikan dengan baik, begitu kawasan Ciletuh, Sukabumi, menjadi taman bumi dunia, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di Pantai Palangpang seperti penginapan, justru dibangun di sempadan pantai milik publik yang dilindungi Undang-Undang.

Kawasan itu termasuk rata pelatarannya, membangun fasilitas pariwisata di sempadan pantai sesungguhnya sudah tidak memperhatikan keselamatan penghuninya bila gempa bumi dan tsunami menerjang.

Memang, waktu datangnya gempa dan tsunami tidak diketahui dengan pasti tetapi membangun di tempat-temat yang akan tergulung tsunami adalah hal yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Hal seperti itu terjadi di Ujunggenteng, Sukabumi. Warung makan dan penginapan dibangun persis di bibir pantai, menutupi pantai yang menjadi keunggulan utamanya.

Hal itu pernah terjadi di Pangandaran. Kalau dibiarkan, justru akan menghilangkan daya tarik dan wisatawan tak akan berkunjung lagi ke sana.

Begitu pula di Pantai Cilauteureun di Garut Selatan. Pantai di teluk yang indah dan berpasir putih halus malah di bagian selatannya ditutupi batu-batu besar, penginapan dan warung makan berdiri di sana sehingga menutupi pesona pantainya yang menjadi kekuatan destinasi wisata tersebut.

Ketidakmengertian yang fatal terjadi di Pantai Sayangheulang di Garut Selatan, sand dune/gumuk pasir yang tinggi dan sangat panjang di sempadan pantai, justru diratakan lalu dibuat fasilitas penunjang pariwisata.

Entah konsultan pariwisata dari mana yang merancangnya sehingga ketika terjadi gempa dan tsunami beberapa waktu lalu, fasilitas penunjang pariwisata di pantai itu habis digulung tsunami.

Para konsultan tata ruang, konsultan pariwisata, dan para pemberi izin pembangunan fasilitas pariwisata di sempadan pantai seperti yang sudah terjadi di beberapa pantai di selatan Jawa Barat itu yang sesungguhnya bertanggung jawab secara moral atas banyaknya korban jiwa yang melayang ketika tsunami menerjang.

Mereka pasti bukan karena tidak tahu akan larangan pembangunan di sempadan pantai. Sebab, regulasinya sudah ada dari sebelum bangunan-bangunan itu berdiri. Walaupun, aturan itu masih sederhana sehingga aturan itu terus disempurnakan.

Aturan dan hukumnya

Saat ini regulasi-regulasi yang ada seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang yang mengatur bagaimana ruang ditata dengan struktur dan pola ruangnya, termasuk peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau.

Penataan itu tiada lain agar terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sebab, dampak kekeliruan dari penataan ruang itu, manusianyalah yang akan menanggung segala dampaknya.

Disayangkan, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian paling lemah di lapangan.

Lebih mengerucut lagi, sudah ada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar terhindar dari bencana pesisir yang mengakibatkan korban jiwa, harta, dan kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam undang-undang itu sudah diatur tentang pentingnya penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu sesuai jenis, tingkat, dan wilayahnya.s emuanya dilakukan agar menyelenggarakan penguatan mitigasi bencana wilayah pesisir.

Tentang pengaturan batas-batas sempadan pantai, sudah ada Peraturan Presiden Nomor 51 Tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Presiden ini mengatur tentang sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Peraturan ini dibuat di antara adalah agar masyarakat mempunyai jalan masuk ke pantai dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

Untuk melindungi masyarakat pantai dari risiko bencana, Menteri Kelautan dan Perikanan sudah membuat Peraturan Menteri Nomor 21/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai, yang penghitungannya memasukkan tingkat risiko bencana.

Boleh jadi, besaran risiko bencananya sama dengan yang ternah terjadi di Jawa Barat bagian selatan beberapa waktu yang lalu. Namun karena jumlah wisatawan yang datang ke tempat itu akan semakin bertambah banyak, risikonya akan menjadi sangat besar.

Payung hukum untuk penataan sempadan pantai itu sudah ada, yang masih ditunggu adalah kesungguhan pemerintah daerah, apakah risiko bencana itu sudah diperhitungkan, dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten?

Tampaknya Pemda tak terlalu bersemangat menata sempadan pantai ini karena di sana terdapat sumber konflik yang besar.***

Bagikan: