Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Hujan petir singkat, 22.6 ° C

Membantu tapi Melukai

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

COBA ketikan kata “korupsi bantuan bencana” di jendela mesin pencari, maka muncullah berbagai berita praktik culas penyelewengan dana penanggulangan bencana. Ada berita bertajuk “Korupsi dana gempa Lombok, kejaksaan bidik tersangka baru”, di bawahnya tertulis berita berjudul “KPK Kecam Praktik Korupsi pada Proyek Penyediaan Air Minum Bencana Tsunami”. Dalam hitungan detik, puluhan judul berita sejenis menyusul.

Kendati sebuah berita berjudul “Pelaku Dugaan Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok Terancam Hukuman Mati” tertera di halaman yang sama, namun habis pikir tidak juga berakhir. Rasanya hukuman mati pun belum setimpal atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Apalagi hanya terancam, yang bisa jadi vonis yang dijatuhkan jauh lebih rendah dari tuntutan.

Beragam praktik culas terhadap proyek yang ditujukan untuk menanggulangi bencana kian menggenapkan ketidaksiapan kita menghadapi bencana. Selain perangkat teknologi yang dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman bencana dan meminimalisir jumlah korban yang masih terbatas, ternyata masih ada sekelompok orang yang memandang bantuan bencana sebagai ladang bancakan. Ini kejahatan yang memalukan dan tidak bisa ditolerir.

Seperti tikus yang bisa hidup di segala tempat, koruptor pun bisa beroperasi di semua medan. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan masih rendahnya preferensi antikorupsi, tetapi juga masih minimnya kesiapsiagaan menanggulangi bencana.

Banyak upaya dapat dilakukan untuk mengatasi kedua persoalan di atas, namun ada satu cara pandang yang dapat menghancurkannya. Cara pandang itu adalah menganggap penanggulangan korupsi dan bencara dianggap selesai jika sudah diutangkan di dalam undang-undang dan diajarkan di sekolah.

Membuat perundangan yang baik memang tidak mudah, namun menegakan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan cita-cita dan nilai dasar yang melandasinya jauh
lebih susah. Dalam menanggulangi apa pun, undang-undang tak ubahnya resep yang dibuat dokter. Efektif tidaknya resep yang dibuat dokter bergantung kepada pasien, apakah obat yang diresepkan dibeli dan diminum sesuai anjuran dokter. Apakah kejadian sakit yang dialami pasien membuatnya sadar untuk memperbaiki pola hidup sehat?

Tak salah jika para penyusun Undang-undang Dasar 1945 menegaskan yang menentukan kebaikan penyelenggaraan negara bukan hanya konstitusi. Sebaik apa pun konstitusi disusun, jika semangat para penyelenggaranya rusak maka rusaklah negara.

Jadi, meski sebuah undang-undang diperlukan sebagai dasar hukum menangani sebuah perkara, namun kehadirannya bukan obat mujarab yang dapat mengikis habis sebab-sebab munculnya sebuah perkara.

Di lain pihak, sedari dulu pendidikan dipercaya sebagai terapi budaya. Tak heran, banyak penyelesaian sebuah perkara diajarkan di sekolah, namun terlalu menyederhanakan persoalan jika menganggap penanganan sebuah perkara sudah selesai jika sudah mengajarkannya di sekolah. Kejadian ini seakan menjadi mode berpikir yang berulang.

Ketika tsunami menerjang disusunlah kurikulum penanggulangan tsunami; ketika gempa bumi mengguncang dimasukanlah kurikulum muatan lokal evakuasi bencana; pun ketika Bandung dipenuhi sampah beberapa tahun lalu segera dicanangkan pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Bahkan pendidikan antikorupsi dan kesadaran berlalu lintas pun sudah masuk sekolah. Sekali lagi, ini tidak salah. Namun keliru jika berhenti pada penyusunan kurikulum dan mengoper persoalan ke persekolahan.

Jika jalur pengajaran disepakati sebagai terapi, maka pengobatan yang harus dilakukan adalah bagaimana mengajarkan penanggulangan sebuah perkara dengan amalan, lewat perbuatan, atau dengan teladan. Bagaimana mungkin pendidikan antikorupsi diajarkan di sekolah jika praktik korup dipertontonkan di lingkungan pendidikan. 
Bagaimana mungkin kesadaran bencana ditanamkan kepada murid jika aparatur yang bertanggungjawab dalam penanganan bencana menunjukan sikap yang menghambat pertolongan bahkan menyelewengkan dana bantuan bagi korban bencana.

Dalam pandangan yang sangat realistis, kemunculan kasus korupsi dana bantuanbencana dapat dipandang sebagai “ulah oknum”, namun jika dikaji secara sistemik kejadian ini menunjukan masih adanya celah yang memungkinkan niat melakukan kejahatan terwujud ke dalam perbuatan. Perlu dipikirkan bagaimana pengelolaan dana bantuan bencana satu atap yang permanen dan tidak berbentuk ad hoc.

Langkah ini harus menjadi bagian integral dari upaya membangun lembaga penanggulangan bencana yang tangguh, mudah digerakkan ke sumua wilayah dan siap dikerahkan dalam segala medan, sehingga tak lagi terdengar keluhan upaya penyelamatan terhambat cuaca buruk, terkendala medan yang berat, atau terbatasnya SDM dan alat yang diperlukan.

Rentetan bencana sejatinya menjadi pelajaran tentang pentingnya upaya pencegahan. Sudah tidak ada waktu untuk menunda pengoperasian prosedur standar penyelamatan, mulai dari pengoperasian perangkat teknologi deteksi dini hingga pengamanannya, sampai membentuk kesadaran akan potensi bencana dan langkah-langkah penyelamatan yang harus dilakukan semua orang.

Kesemuanya penting dilakukan agar setiap bencana tidak lagi diserahakan kepada takdir dan dituntaskan dengan kesabaran. Kita berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa setelah semua ikhtiar dilakukan.***

Bagikan: