Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Kabar Baik di Akhir Tahun

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum Olah Raga Kemenkumham dan bobotoh Persib

MELEBIHI ekspektasi dan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Mungkin itulah apa yang dilakukan oleh satgas anti mafia bola. Baru seminggu sejak dibentuk oleh Kapolri, satgas ini langsung membuat heboh dengan menahan beberapa orang terduga pelaku pengaturan skor.

Yang paling menyita perhatian publik, tentu saja ketika tim satgas melakukan penangkapan terhadap anggota exco PSSI, Johar Lin Eng di bandara Halim Perdanakusumah Jakarta kamis kemarin. Momentum ini jelas selaras dengan komitmen Kapolri selaku pimpinan tertinggi di institusi kepolisian untuk memberantas mafia pengaturan skor di Indonesia.

Rangkaian penting di akhir tahun ini tentu akan berdampak terhadap paradigma penegakkan hukum nasional di ranah sepak bola.

Urgensi konsistensi

Apa yang dilakukan kepolisian sebenarnya adalah hal yang bisa dilakukan sejak dulu. Karena jika kita perhatikan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku bukanlah norma-norma baru.

Sebut saja pasal penipuan dalam KUHP, UU TPPU, bahkan pasal suap dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Suap sejatinya telah ada sejak tahun 1980. Dalam teori Lawrence Friedman terkait sistem hukum dikatakan bahwa ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam penegakkan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dalam konteks Indonesia, saya selalu melihat bahwa secara umum kita memiliki materi hukum yang memadai, alias substansi hukumnya sudah baik. Persoalan seringkali muncul dalam penegakkan hukum, yang banyak dipengaruhi oleh struktur hukum alias aparat penegaknya.

Begitu pula terkait pemberantasan match fixing, faktor kepemimpinan dan komitmen memegang peranan penting. Bisa kita saksikan bahwa gestur dan arahan dari kapolri untuk memberantas mafia sepak bola ternyata bisa direspon secara positif dan tanggap oleh jajarannya, padahal tak ada regulasi baru yang digunakan, semua pasal yang digunakan adalah pasal-pasal lama.

Selain apresiasi tentunya publik sepak bola pun agak sedikit khawatir dan bertanya-tanya bagaimana kelanjutan pemberantasan mafia sepak bola di Indonesia ketika terjadi pergantian pimpinan di kepolisian? Padahal kita ketahui sepak bola bukanlah hajatan insidental semata, sepak bola akan terus ada, bergulir di negeri ini. Dan tentu menjaga agar sepak bola bersih dari kriminal dan match fixing pun adalah pekerjaan terus menerus.

Oleh karena itu perlu dipikirkan juga oleh para pimpinan negeri ini untuk membentuk suatu lembaga permanen (tidak sekedar add hoc) yang tupoksinya khusus tentang korupsi dalam olah raga. Mengapa saya katakan korupsi dalam olah raga? 

Karena tren global memang seperti itu. Mulai banyak modus kejahatan dalam dunia olah raga, dari mulai penyuapan, pencucian uang hingga menjadikan olahraga sebagai pendukung utama kegiatan ilegal lain seperti peredaran narkoba misalnya. 

Nomenklatur olahraga dipilih agar publik tidak hanya terpaku kepada sepak bola saja. Karena kejahatan seperti suap misalnya, nyata terjadi juga di cabang olah raga lain. Seperti apa yang terjadi di liga basket tahun lalu, ada insiden suap yang terbukti dan melibatkan klub elit asal kota kembang.

Secara aktual upaya pemberantasan korupsi olah raga bukanlah hal baru, jaringan internasional sudah terbiasa melakukan koordinasi melalui interpol untuk menelusuri jaringan kejahatan transnasional di sektor olah raga, match fixing hanyalah salah satunya. Agenda terakhir terkait aktivitas ini adalah penyelenggaraan workshop tentang upaya mengatasi manipulasi olah raga dan kejahatan olah raga yang diselenggarakan di Malaysia pada bulan september lalu.

Kabar baik

Menjelang pergantian tahun, kabar baik terdengar terkait sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil oleh satgas anti mafia sepak bola untuk dimintai keterangan. Dari mulai institusi pemerintah yang mengurusi urusan olah raga, operator liga hingga federasi pun memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Tidak cukup disitu, bahkan sabtu kemarin satgas anti pemberantasan mafia bola pun sudah melakukan dialog dengan para pemain yang dituduh terlibat match fixing di ajang AFF 2010, mereka memenuhi panggilan satgas dengan pendampingan dari APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia). Sekali lagi saya tegaskan lagi bahwa ini adalah kabar baik jika kita bandingkan dengan sikap tertutup federasi di era kepengurusan lama dan keengganan membuka diri dengan dalih otonomi dan kedaulatan FIFA.

Ketika federasi menganggap match fixing adalah hal jahat yang perlu diperangi maka seharusnya keterlibatan negara (sesuai porsinya) adalah suatu keniscayaan. Karena kedua belah pihak telah sepakat menganggap match fixing adalah musuh bersama.

Jika konteksnya adalah kolaborasi tentunya FIFA pun takkan melihat adanya suatu intervensi yang mengusik kedaulatan sepak bola di Indonesia, terlebih era telah berubah ketika FIFA di tingkat pusat pun tak kuasa menahan masuknya FBI manakala orang-orang di dalamnya secara nyata telah berbuat kriminal.***

Bagikan: