Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Umumnya berawan, 23.7 ° C

Penyimpangan yang Benar

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI

Korupsi.*/DOK. PR
Korupsi.*/DOK. PR

HASRAT melanggengkan kekuasaan dengan membangun dinasti politik tidak menunjukan tanda-tanda akan berakhir. Gejala habis suami majulah istri, atau ayah turun naiklah sang anak, dipraktikan di banyak tempat.

Sayangnya, praktik ini tidak banyak mendatangkan kebaikan dan berujung di penjara. Alih-alih melahirkan pemimpin handal, praktik ini hanya menjaga kekuasaan tidak lepas dari genggaman keluarga petahana.

Tentu praktik ini tidak bisa dilepaskan dari sifat primordial, bahkan ajaran keluhuran budi untuk menyayangi dan menjunjung marwah keluarga. Karena itu, ketika jabatan dimaknai sebagai aset, maka penguasaannya tidak boleh berada di tangan orang lain.

Praktik seperti ini merupakan tradisi yang berterima dalam komunitas kerajaan. Ketika disimpangkan dalam masyarakat yang menganut demokrasi, praktik habis suami majulah istri atau ayah turun naiklah anak, kerap menimbulkan persoalan karena melabrak dua prinsip mendasar berikut.

Kesatu, demokrasi tumbuh di atas prinsip jaminan kesamaan di dalam kesempatan untuk memimpin. Atas prinsip inilah kesempatan untuk memimpin dibuka untuk semua, dan dibebaskan dari dominasi silsilah dan golongan darah.

Akan tetapi, ketika perkembangan demokrasi mengarah kepada kapitalisasi politik, dimana keterpilihan sangat ditentukan oleh popularitas dan dukungan finansial, prinsip kesamaan di dalam kesempatan menjadi semu.

Secara formal kesempatan untuk menjadi kepala daerah dibuka untuk umum, namun kekuatan finansial terbesar dan popularitas tak beranjak jauh dari tangan petahana. Itulah sebabnya, istri dan anak petahana kerap menduduki urutan pertama dalam daftar opsi yang dapat dipilih sebagai kepala daerah berikutnya. Inilah wujud sempurna dari keterbukaan yang tertutup.

Peluang ini disempurkan ketika sang petahana menduduki ketua pengurus partai di daerahnya, sebuah otoritas yang menjadi salah satu penentu siapa calon yang akan diusung partainya. Lengkaplah sudah: finansial kuat, popularitas terjaga, dan restu sudah di tangan. Karena itu, majunya istri atau sang anak layaknya putra mahkota yang sedang menaiki tahta kerajaan.

Kedua, bertumpuknya kekuatan finansial, popularitas dan restu partai di tangan keluarga petahana menjadikan istri, anak, bahkan mantu, ponakan, dan ipar sebagai primus iterpares (orang yang utama diantara yang pertama).

Merekalah nucleus dari kelompok elit yang ada sekeliling kekuasaan. Sayangnya, karena maju lewat jalan bebas hambatan, mereka tidak meniti tangga kaderisasi dan mengesampingkan syarat kapasitas maupun kapabilitas. Seakan menjadi modus, kelemahan dalam aspek ini biasanya ditutupi dengan mendampingkan sang istri atau anak dengan sekretaris daerah, atau pejabat senior lain yang segaris dengan politik keluarga petahana.

Meski secara substantif mencederai etika demokrasi, tekanan terhadap praktik seperti ini akan mereda jika sang istri atau anak menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

Masih mending zaman kerajaan Nusantara dahulu, jauh sebelum naik takhta sang putra mahkota akan dididik secara khusus dan dibekali berbagai ilmu dan kecakapan yang dibutuhkan untuk memimpin negara.

Maka tak jarang, putra mahkota kerap digambarkan sebagai kesatria pilih tanding, yang menjadi jangkar penopang kehormatan dan keselamatan negaranya.

Melarang pencalonan anggota keluarga akan mendapat hadangan perundangan, namun membiarkan mereka melaju tanpa mengindahkan kepatutan pun merupakan pelemahan demokrasi dari dalam. Hanya kecerdasan pemilih yang dapat menghentikan praktik ini.

Jika publik tidak suka praktik yang mengarah kepada melanggengkan kekuasaan, atau apa yang belakangan disebut sebagai dinasti politik, maka bersikap kritis terhadap pencalonan para putra mahkota adalah sikap yang wajar sebelum nafsu berkuasa memusnahkan semua harapan.

Sebaliknya, jika publik terlanjur memberi kepercayaan, maka menunjukan kapasitas memimpin  merupakan pembuktian minimal untuk mengukuhkan basis sosial kepemimpinan sang istri atau anak.

Rentetan persoalan yang melilit kepemimpinan keluarga, seperti kasus korupsi di pemerintahan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan yang terakhir di Kabupaten Cianjur, mestinya menjadi peringatan dini bagi mereka yang berhasrat mendorong istri atau anak sebelum tsunami politik terjadi di ruang keluarga.

Meski dukungan finansial, popularitas, dan restu partai dapat dikondisikan, kapasitas untuk memimpin tidak bisa ditransferkan lewat pertalian dan hubungan keluarga.

Jika melanggengkan kekuasaan di tangan sebuah keluarga menjadi kecenderungan pada era pemilihan secara langsung, memilih jalan berbeda akan dicatat sebagai penyimpangan yang benar.

Jika petahana tidak secara sukarela memilih cara ini, pemilihlah yang harus memaksannya karena tidak banyak legacy (warisan) yang dapat dirujuk sebagai alasan pembenarnya selain nafsu melanggengkan kekuasaan itu sendiri.***

Bagikan: