Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Hujan singkat, 22.5 ° C

Mafia Bola Bukan Hanya Urusan PSSI

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM

WALAU dianggap belum memberi solusi konkrit, namun apa yang diperbuat oleh program mata najwa beberapa waktu lalu telah memberi dampak yang luar biasa. Kekuatan media yang mampu membuat seorang EXCO PSSI berhenti dari jabatannya dan membuat beberapa nama lagi takkan terlalu nyaman menjalani hidup.

Adalah isu mafia sepak bola, pengaturan skor, hingga settingan juara liga, yang membuat publik begitu geram. Dalam beberapa situasi sebenarnya kemurkaan publik terhadap kebobrokan kompetisi domestik dapat diredam jika prestasi tim nasional di kancah internasional menunjukkan hasil positif. Namun apa lacur ternyata bopeng kompetisi menular juga ke pencapaian tim nasional, maka bulan-bulan ini berita sepak bola kita masih akan betah dihiasi kabar-kabar buruk dan tidak menyenangkan.

Negara harus hadir



Keliru jika mengatakan skandal sepak bola yang telah terbongkar adalah urusan federasi semata, jika karut marut ini hanya sebatas problematika pembinaan ataupun persoalan teknis lain tentu bebannya hanya ada di lingkaran football family.

Namun jangan lupakan bahwa secara gamblang pengaturan skor di Indonesia telah bergandengan erat dan tak bisa terpisahkan dengan praktik suap. Praktik suap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, sehingga mau tidak mau pengaturan skor telah melanggar hukum nasional alias negara memang harus terlibat dalam hal ini.

PSSI memiliki dua pilihan, yaitu menunjukkan itikad baik dengan mengajak negara sebagai mitra untuk memberantas kejahatan ini. Karena pada kenyataannya memang hanya negaralah yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan hingga investigasi mendalam untuk kasus semacam ini.

Kolaborasi antara federasi dan negara dalam menyelesaikan masalah pengaturan skor ini bisa dimulai dengan ketegasan PSSI untuk memberi sanksi tegas terhadap pelaku yang jelas terlibat, tidak menutupi bahkan wajib melakukan bersih-bersih internal. Buka saja apa adanya.

Kemudian jika urusan sanksi internal komunitas telah tuntas maka dilanjutkan dengan membuka lebar-lebar kepada aparat untuk melakukan tugasnya terkait penegakkan hukum nasional.

Dengan cara ini maka PSSI akan tetap baik namanya. Kedaulatan sepak bola pun akan bersih dari anggapan intervensi negara, FIFA tentu takkan menganggap ini sebagai persoalan.

Atau PSSI bisa memilih opsi kedua yang sangat tidak dianjurkan, yaitu bersikap pasif, tidak persuasif apalagi kooperatif, menutup-nutupi fakta dan menutup akses bagi aparat penegak hukum. Cara seperti ini bisa membuat negara bereaksi keras dengan alasan yang logis, yaitu melakukan penegakkan hukum di atas kedaulatan sepak bola.

Jika itu yang terjadi maka tentu FIFA akan menganggap ini sebagai intervensi dan campur tangan pemerintah, FIFA bisa saja memberi sanksi dan pembekuan lagi, jika itu terjadi maka petaka bagi sepak bola Indonesia. PSSI mau pilih yang mana?

Bola masih bergulir, pemerintah masih menunggu, kompetisi harus dituntaskan dengan baik untuk kondusifitas sepak bola. Beberapa waktu yang lalu saya terlibat dialog formil dengan BOPI (Badan OlahRaga Profesional Indonesia), dan BOPI akan segera bertemu pihak kepolisian hingga membuka peluang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus suap sepak bola.

Ini adalah sinyalemen bahwa negara siap masuk dan kembali terlibat dalam urusan sepak bola, namun kali berbekal sejuta argumen logis yang tak akan ada satu setan pun yang dapat membantahnya. Semoga kita bukan termasuk bangsa yang hanya pandai menciptakan momentum tanpa melakukan pembenahan dan perbaikan serius.***

Bagikan: