Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 19.9 ° C

Pemilih Milenial

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

PEMILIH yang lahir di atas tahun 2000, atau yang lebih dikenal sebagai pemilih milenial, kian istimewa. Mereka yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden 2019 menjadi spesial karena jumlahnya yang banyak (sekitar 30 persen dari jumlah pemilih) dan karakternya yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Tidak mengherankan bila calon presiden dan wakil presiden mengidentifikasi diri sebagai bagian dari, dan memperkuat komposisi tim pemenangannya dengan, sosok yang dekat dengan kaum milenial.

Joko Widodo menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim pemenangan. Selain dilatarbelakangi sukses sang pengusaha tersebut dalam memimpin penyelenggaraan Asian Games, juga dikuatkan kebutuhan memperkokoh visi ekonomi dan kedekatan tim pemenangan dengan kaum milenial. Hal terakhir terlekat kuat dengan Erick berkat visinya yang futuristik dan mampu menggerakan simpul-simpul kekuatan anak muda dalam pesta pembukaan dan penutupan Asian Games.

Lebih dari itu, kiprah bisnisnya dalam dunia olah raga, Erick amat dikenal di kalangan kaum muda.

Di lain pihak, Sandiaga Uno lebih dulu dicap sebagai politisi yang “kekinian”. Sosok pengusaha yang gencar menggalang dukungan kaum muda dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan konsep “Oke Oce” tersebut dikenal dekat dengan - dan kerap tampil dalam cara-cara yang dikesani mencerminkan kedekatan - kaum milenial.

Lebih dari sekedar jumlahnya yang banyak, kaum milenial menjadi segmen pemilih yang penting karena karakternya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Selain lebih familiar dengan teknologi informasi, mereka adalah produk projek akademik yang bertumpu pada kerja tim dan umumnya dibesarkan dalam keluarga demokratis dengan pola asuh yang fokus pada tumbuh kembang.

Bauran lingkungan semacam ini memungkinkan kaum milenial lebih independen dan kritis. Karakter lain yang penting adalah sikap politiknya yang kritis terhadap institusi politik konvensional (seperti partai politik, pemilihan umum, DPR). Mereka memiliki kecerdasan informasional yang bagus dengan keterlibatan pada urusan publik yang inten.

Itulah sebabnya mereka akan menggali informasi dan berbagi pesan tentang urusan publik, namun tidak banyak kaum milenial yang menyalurkan aspirasinya melalui partai politik.

Kabar baiknya tidak sedikit kaum milenial yang menganggap pemilihan umum (termasuk pemilihan presiden) sebagai ajang untuk mengekseskusi gagasan sosial politik mereka. Karena itu, di banyak negara kaum milenial yang terbiasa berselancar di media sosial, berbincang intens tentang masalah sosial dan beradu argumen tentang cara terbaik mengatasi masalah publik adalah juga orang-orang yang mengaku menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Dalam konteks ini, kehadiran media sosial terbukti sebagai infrastruktur kewarganegaraan digital yang penting. Sebagai segmen pemilih yang kritis, kaum milenial membuat tim pemenangan berpikir keras tentang bagaimana cara ampuh merangkul mereka.

Data menunjukkan, mereka memiliki kesadaran kuat tentang siapa dirinya dan bagaimana signifikansinya dalam pemilu di tanah air. Karena itu, mereka tidak mudah dibujuk bahkan dalam cara-cara yang dikesani dekat dengan mereka.

Mereka tidak tertarik cara-cara dramaturgis penampakan (appearance) politisi yang menyerupai mereka, seperti busana, kosa kata, atau hobi yang identik dengan kaum milenial. Mereka sadar, sebagai kelompok yang butuh mereka, politisi yang akan bertindak dalam cara-cara yang disukai mereka.

Tentu saja mereka akan berterima dengan visi dan tindakan substantif yang bertemali dengan urusan dan apa yang mereka pikirkan. Kesepatan kerja, keadilan ekonomi, dan peta jalan pembangunan yang jelas untuk 20 atau 30 tahun ke depan adalah tiga dari sekian contoh isu yang mereka anggap penting.

Merangkul pemilih milenial tak ubahnya meyakinkan calon pengguna jasa asuransi. Mereka harus dibuat yakin dengan sesuatu yang baru akan mereka dapatkan 20 atau 30 tahun yang akan datang. Karena itu tak cukup disuguhi tampilan simulatif, tetapi butuh peta jalan yang meyakinkan.

Ini berarti menaruh perhatian penting kepada kaum milenial adalah tuntuan perubahan mindset tentang pemilih dan pemilu itu sendiri. Pemilih tak cukup dipahami sebagai “gerombolan domba yang siap dimangsa srigala”, dan pemilu tak sekedar dipahami sebagai ajang kontestasi meraih kuasa.

Pemilihan presiden adalah ajang untuk menyegarkan sistem, menginfuskan pemikiran dan tenaga baru, sekaligus penegasan peta jalan arah kehidupan bangsa 20 atau 30 tahun ke depan. Kendati demikian, pemilihan presiden bukan kontestasi angan-angan, namun persoalan bagaimana merancang masa depan berdasarkan pengalaman terbaik.

Tak pelak, pengalaman menangani urusan publik menjadi deposit politik yang penting, sekaligus menjadi alat persuasi yang handal. Kaum milenial akan lebih terbujuk oleh tindakan yang fokus pada urusan mereka ketimbang janji indah tentang bagaimana kehidupan mereka.***

Bagikan: