Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 24.5 ° C

Siapa Suka Miskin?

Hawe Setiawan
Hawe Setiawan

Hawe Setiawan

KETIKA koruptor masuk bui, korupsi tidak berhenti. Korupsi berjalan terus dan terus dan terus, menjalar seperti virus. Juga di dalam bui, virus itu tak sampai mati. Koruptor mengangkut gaya hidup nyaman ke dalam sel, ogah belajar prihatin seperti si miskin.

Pengelola penjara tergoda, menjadikan penjara seperti bisnis hunian dan birokrasi penjara seperti proyek surat izin.

Itulah yang dapat saya simpulkan dari berita koran tentang, lagi-lagi, penyelewengan bui. Hari ini, untuk kesekian kalinya, perhatian masyarakat terarah ke Sukamiskin, tempat mendekamnya banyak koruptor dari kalangan pejabat pemerintahan, partai politik, dan pengusaha.

Di situ KPK membongkar korupsi yang memungkinkan adanya fasilitas istimewa di dalam sejumlah sel dan terbitnya surat izin keluar-masuk bui untuk sejumlah narapidana.

Dengan kata lain, perang melawan korupsi—yakni salah satu amanat reformasi selain perang melawan nepotisme dan kolusi—hanya jadi perang-perangan yang kurang bermanfaat jika garis depannya cuma penjara.

Justru ketika koran mengabarkan tentang penghuni dan pengelola bui yang bermewah-mewahan di dalam tahanan, saya sendiri merasa turut diingatkan akan betapa pentingnya medan perang lainnya buat melawan korupsi.

Di tengah kota



Saya tidak tahu soal bui. Paling cuma beberapa kali saya berkunjung ke bui untuk tugas jurnalistik. Tahun 1990-an, misalnya, saya berkunjung ke Cipinang untuk mewawancarai seorang narapidana muda dari Jakarta, pelaku pembunuhan berantai di Amerika Serikat.

Beberapa kali, di zaman Soeharto, saya pergi ke Pondokbambu, menemui beberapa tahanan politik.

Selebihnya, pengetahuan saya dalam urusan ini hanya berasal dari bacaan, misalnya Gerhana Tengah Hari-nya Arthur Koestler atau Nyanyi Sunyi Soerang Bisu-nya Pramoedya Ananta Toer.

Pulau Buru adalah tempat lahirnya tetralogi Pram yang terkenal. Dari Sukamiskin, ada Catatan Bawah Tanah, koleksi puisi M Fadjroel Rachman.

Semula saya membayangkan penjara semacam pulau terpencil, tempat para pesakitan dihukum biar merasa terkucil. Di Sukamiskin, juga mungkin di Kebonwaru, Cipinang, Pondokbambu, Tanjungpinang, Krobokan, Nusakambangan, dan sebagainya, ceritanya berbeda.

Pesakitan tertentu bisa leluasa keluar-masuk penjara dan selalu terhubung dengan dunia luar.

Mereka bisa hidup nyaman di dalam tahanan. Konon, ada klub fotografi di sana, dengan kamera mutakhir. Bahkan pernah pula ada yang berupaya melanjutkan studi S-3 di dalam penjara.

Sebagai penduduk Bandung, tentu, saya tidak merasa asing dengan nama Sukamiskin. Tiap kali saya pergi ke Cimenyan lewat Ujungberung, penjara itu pasti terlihat setelah tanjakan berkelok.

Menurut kesan saya, itulah penjara di tengah kota, bagian dari keramaian Bandung hari ini.

KPK rupanya sedang berupaya mengembalikan penjara ke dalam definisinya yang dipegang teguh di fakultas hukum. Masyarakat luas, termasuk Anda dan saya, tentu bisa ikut nimbrung melawan korupsi di lain lini.

Di luar penjara



Dalam hal pencegahan, sudah cukup banyak jalan ditempuh, di luar penjara, buat menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai, pemahaman, juga kesadaran untuk menegaskan bahwa korupsi, sebagaimana nepotisme dan kolusi, adalah perbuatan nista.

Upaya pencegahan korupsi sejauh ini, terutama yang terselenggara melalui program KPK, sudah merambah antara lain ke wilayah produksi budaya.

Sudah ada gambar antikorupsi, film antikorupsi, juga musik antikorupsi, yang dapat diakses masyarakat luas.

Untuk lingkungan pemerintahan, program pencegahan korupsi antara lain berupa muhibah antarprovinsi untuk mewujudkan transparansi perencanaan dan anggaran.

Akan tetapi, sebegitu jauh, hasil kampanye antikorupsi belum begitu terasa. Namanya juga pendidikan, tentu perlu waktu lama buat memetik hasilnya.

Saya sendiri salah sangka. Semula saya menyangka korupsi di lingkungan kekuasaan bakal terkikis sendiri manakala generasi tua pudar, baik pudar secara politik maupun pudar secara alamiah. Kata seorang sepuh di Bandung, para koruptor itu kan bakal mati. Lambat-laun, saya jadi ragu. Korupsi juga menjalari generasi baru.

Semua orang tahu tentang “si ganteng” yang lahir tahun 1980. Ia tampan, muda, terkenal, juga berpendidikan baik. Dalam usia 31 tahun, ia jadi bupati.

Kemudian, dalam usia 35 tahun, ia jadi gubernur. Akhirnya, bintang jatuh begitu cepat, ketika KPK mencokok sang birokrat muda gara-gara perkara korupsi.

KPK—salah satu komisi yang, selain KPU, terasa manfaatnya—adalah lembaga yang muskil. Berapa banyak sih SDM-nya? Paling sekitaran 700 orang. Berapa luas medan geraknya? Seantero Indonesia, Bung. Dari Papua hingga Sabang, dari pesisir utara hingga pantai selatan.

Mustahil perang melawan korupsi hanya dilakukan oleh lembaga ini, meski tugasnya memang itu.

Pada gilirannya nanti, ketika heboh tentang penyelewengan lapas sudah redup sendiri, berganti dengan heboh lainnya, perang senyap melawan korupsi, di berbagai lini, moga-moga tidak sampai berhenti.***

Bagikan: