Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Sedikit awan, 25.3 ° C

Persib dan Pilwalkot Bandung

Eko Noer Kristiyanto
Eko Noer Kristiyanto

Eko Noer Kristiyanto

PERSAMAAN antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan PT Liga Indonesia Baru (Operator Liga 1) adalah bahwa keduanya teribat dan bertanggung jawab secara langsung untuk memfasilitasi penyelenggaraan dua hal yang penting bagi masyarakat, yaitu demokrasi dan sepak bola. 

Walau tak bisa dibandingkan secara "apple to apple", setidaknya ada satu hal yang dapat kita jadikan sebagai indikator keberhasilan masing-masing institusi tersebut, yaitu tingkat partisipasi publik.

Dalam konteks sepak bola, tentu yang dimaksud adalah tingkat kehadiran suporter ke stadion dan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih di ajang pemilu untuk konteks demokrasi langsung.

Ketika sepak bola diuntungkan karena mampu menarik individu secara emosional ke arena, demokrasi memerlukan upaya lebih untuk diminati karena berkaitan dengan hal-hal rasional dan kinerja penyelenggara itu sendiri seperti edukasi dan sosialisasi.

Ketika dihadapkan dengan posisi seperti itu, KPU Kota Bandung bukannya introspeksi terkait rendahnya tingkat partisipasi dalam Pilwalkot Bandung 2013, namun justru malah berani "berhadapan" dengan salah satu hal yang paling melibatkan emosi warga Bandung yaitu Persib.

Bentrok jadwal debat



Pernyataan yang saya maksud di akhir paragraf pertama merujuk kepada agenda debat publik calon wali kota kedua pada 15 April 2018 lalu yang bentrok dengan waktu pertandingan Persib vs Arema. Sempat mengatakan rencana perubahan jadwal, namun faktanya waktu debat tetap tidak berubah dan berjalan bersamaan dengan waktu pertandingan.

Tanpa menyepelekan posisi sulit pihak panitia, alasan KPU Kota Bandung terlalu biasa. Mereka mengatakan, hal ini terkait jadwal siaran langsung oleh stasiun TV. Alasan standar yang sekaligus membuktikan lemahnya daya tawar KPU. 

Padahal, menjelang debat berlangsung, survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait agenda Pilwalkot Bandung 2018 masih sangat rendah. Hal ini tentu berbahaya karena bisa dipastikan pemilih Kota Bandung yang mayoritas bobotoh Persib lebih memilih menonton laga Atep dkk daripada menyaksikan debat publik para kandidat. Sekaligus, tentuna berdampak kepada hilangnya kesempatan para pemilih untuk lebih mengenali calon pemimpin mereka di masa yang akan datang.

Padahal dalam demokrasi substantial, para pemilih harus mengenal wakil mereka dengan baik dan menyeluruh agar partisipasi dan hak suara mereka digunakan karena kecocokan dan "persamaan frekuensi" dengan sang kandidat. Upaya itu juga dapat mengurangi potensi golput karena para pemilik hak suara merasa tak ada calon yang bisa mewakili mereka. 

Bayangkan, potensi golput dan dampak anjloknya partisipasi dalam ajang Pilwalkot Bandung mendatang ketika orang-orang yang sebenarnya memiliki pandangan sama dengan calon tertentu menjadi tidak tahu bahwa mereka memiliki pandangan yang sama dengan calon. Itu hanya hanya karena sang pemilik suara memilih menonton Persib dan tak menyimak gagasan serta program para kandidat walikota dalam ajang debat publik.

Dalam kesempatan lain, KPU Kota Bandung pun melakukan sosialisasi yang dikemas dalam acara nonton bareng Persib Bandung vs Madura United awal Mei 2018 lalu. Acara ini dihadiri para bobotoh baik perwakilan fans club maupun simpatisan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya KPU Kota Bandung pun menyadari peranan dan suara bobotoh sangat strategis untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di ajang Pilwalkot Bandung 2018 bulan depan. Namun, acara ini tentu tak bisa menebus hilangnya hak dan kesempatan para bobotoh untuk mengenali calon pemimpinnya ketika ajang debat publik bentrok dengan laga Persib sebelumnya.

Partisipasi bobotoh



KPU sebenarnya menyadari bahwa bobotoh Persib memiliki peranan strategis untuk menyukseskan agenda Pilwalkot Bandung 2018. Logikanya sangat sederhana, mayoritas warga Bandung (termasuk yang memiliki hak suara) diasumsikan pendukung Persib, dan tentu saja asumsi itu tidak salah.

Oleh karena itu, perlu upaya lebih terkait sosialisasi dan edukasi yang lebih menarik bagi bobotoh agar mereka tak menyia-nyiakan hak suara yang mereka miliki.

Begitupun untuk bobotoh, jika bicara Persib maka hampir tak ada kata apatis bagi mereka walau Persib dalam kondisi terpuruk, mereka selalu antusias dan memenuhi stadion walau performa tim turun naik. Ini semata karena cinta, mereka cinta Persib.

Jika karena cinta bobotoh rela bergerak dan beranjak dari rumah, maka mengapa tidak untuk cinta yang satu ini, cinta Kota Bandung. Seorang bobotoh sejati akan mencintai Bandung secara menyeluruh, termasuk masa depan kota tercinta, berikut sepak bola kota ini.

Karena bicara Persib maka bicara pula tentang infrastruktur, pembinaan pemain muda, lapang bola publik, dan hal lain yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Kebijakan terkait hal ini sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin yang dipilih nanti.

Jika nanti tingkat partisipasi masih juga rendah (apalagi lebih rendah dari pilwalkot sebelumnya), tentu ini adalah kegagalan KPU yang tak mampu mengoptimalkan waktu untuk melakukan sosialisasi secara efektif. Ibarat pertandingan sepak bola, kita sudah memasuki masa injury time, belum lagi kehilangan waktu efektif akibat mudik dan libur lebaran. 

Dengan anggaran dan kewenangan sebesar itu, KPU seharusnya bisa berbuat lebih dari sekarang. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang disalahkan jika nanti tingkat partisipasi kembali tak memuaskan.

Namun sekali lagi, kesadaran berbuat dan berkontribusi untuk sesuatu yang kita cintai pun tak kalah penting, oleh karena itu, mari kita gunakan hak suara kita pada ajang Pilwalkot Bandung 2018 nanti. Dari bobotoh, untuk Bandung yang lebih baik.***

Bagikan: