Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 25.3 ° C

Substansi Pilkada Langsung

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

TERDAPAT delapan pasang calon kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018. Jumlah itu membuat gusar para petinggi partai. Bukan hanya jumlahnya yang cukup menodai marwah pilkada, tetapi juga karena merusak skenario partai dalam merebut kekuasaan di daerah.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon dituding sebagai penyebab terjadinya korupsi menjelang pemilihan kepala daerah. Karena itu, tidak sedikit petinggi partai, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pejabat di kementerian dalam negeri yang mengusulkan meninjau kembali pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Tidak hanya itu, usulan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dihubung-hubungkan dengan kepentingan untuk menekan money politics dan mengatrol kualitas kepala daerah terpilih.

Kemunculan usulan tersebut dan alasan-alasan yang dijadikan dasarnya sulit dipahami akal sehat dan nalar demokrasi karena beberapa alasan berikut. Kesatu, usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD seperti menelan air liur sendiri. Dikatakan demikian karena salah satu alasan digelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung justru untuk menekan politik uang yang terjadi di DPRD kala itu. Logikanya, menyogok massa pemilih jauh lebih sulit ketimbang menyuap anggota DPRD. 

Harus diakui, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendanai pencalonan seseorang lebih disebabkan karena calon tidak dikenal dan diragukan kapasitasnya. Untuk mendongkraknya ditempuhlah berbagai upaya yang menyedot dana yang tidak sedikit, mulau dari membayar konsultan politik, mendanai polling, membeli alat peraga, hingga mendanai berbagi kegiatan untuk menyosialisasikan dirinya.

Tidak ada biaya politik yang murah. Nomine kandidat akan lebih menjamin kualitas jika sejak awal melibatkan konstituen. Jika saat ini kualitas calon banyak diragukan, sejujurnya yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan partai yang menjadi sosok penentu lolos tidaknya seorang bakal calon. 

Karena itu, meski rakyat langsung memilih calon kepala daerahnya, kebebasan mereka sudah dibatasi oleh kehendak pimpinan partai. Ini berarti, kendati mekanismenya bersifat langsung, secara substantif maknanya hanyalah memberi persetujuan atas pilihan pimpinan partai politik. 

Meski pemilihan kepala daerah sudah dilakukan secara langsung, yang menjadi aktor kuncinya adalah pimpinan partai politik. Sebuah realitas yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Karena itu, sebelum mencap pemilihan kepala daerah secara langsung gagal lalu mengembalikannya kembali kepada DPRD, sebaiknya wujudkan hakikat pemilihan kepala daerah secara langsung dengan melibatkan konstituen dalam seleksi dan nominasi kandidat, bukan sekadar menjadikan suara rakyat sebagai stempel atas kehendak pimpinan partai politik.***

Bagikan: