Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 20.3 ° C

Labirin Korupsi

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

SEORANG  guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn) di sebuah sekolah menengah berkaca-kaca menyaksikan berita penangkapan Bupati Subang nonaktif Imas Aryumningsih. Berita penangkapan calon bupati yang tengah bertarung dalam pilkada serentak 2018 tersebut menjadi berita utama beberapa media di tanah air pada 12, 13, dan 15 Februari 2018.

Selain menambah daftar Bupati Subang yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penangkapan Imas Aryumningsih juga menambah deretan calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada serentak 2018 yang terjerat kasus. Deretan kasus tersebut seolah meneror dan mengolok-olok guru PPKn karena apa yang mereka ajarkan di dalam kelas jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam praktik. 

Guru PPKn bukan pembela pemerintah ataupun pejabat, tetapi apa yang menjadi tujuan kurikuler mata pelajaran ini mengharuskannya menanamkan harapan tentang kebaikan sistem politik dan maslahat sistem demokrasi yang dianut. 

Karena panggilan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, guru PPKn harus bertindak secara heroik dan nasionalis mengajarkan idealita sistem politik nasional. Bukan hanya mengajarkan mekanisme sistem politik, partai politik, dinamika pilkada, tetapi juga secara meyakinkan harus menanamkan moralitas politik, etika dan budaya demokrasi, dan kesadaran politik warga. Lebih dari  itu, guru PPKn pun harus fasih mengajarkan kebebasan pers dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

Tak jarang, guru PPKn harus pasang badan “melawan” cemoohan murid, bahwa apa yang diajarkannya hanyalah utopia. Ini adalah bentuk keberhasilan guru PPKn dalam menanamkan sikap kritis murid di satu sisi, tetapi daya kritis murid  seperti busur yang menyasar dirinya sendiri. 

Ketika sang guru mengajarkan moralitas politik demokratis, sang murid mendengar kerusakan moral pejabat. Ketika guru bersusah payah menanamkan kejujuran, para pejabat mempertontonkan kebohongan sistematis.

Sang  guru kian berkaca-kaca manakala menoleh beban kurikulum yang kian berat. Bukan hanya bertanggung jawab dalam menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagaimana tertuang di dalam kurikulum PPKn, tetapi juga harus bersedian menerima “titipan” pesan pendidikan antikorupsi, pendidikan kesadaran berlalu lintas, lingkungan hidup, bahkan otonomi daerah.

Juga ketika wakil rakyat berulah dan mempertontonkan tindakan yang kurang terpuji dan jauh dari kehendak rakyat, guru PPKn harus tetap percaya pada kebaikan sistem demokrasi yang dianut dan dengan tanggung jawab menanamkan kepercayaan itu. 

Kalimat “itu hanya oknum” seolah jurus pamungkas untuk menghentikan omelan murid yang kecewa. 

Tentu saja apa yang dialami guru PPKn juga dirasakan para penganjur moral lainnya. Namun melebihi profesi lainnya, guru PPKn secara institusional dan kurikuler harus mengajarkan sesuatu yang kian asing dari praktik.

 Kasus korupsi pejabat negara yang terus berulang bukan hanya meneror guru PPKn, tetapi juga mengiris-iris kepercayaan warga tentang kemaslahatan proses politik yang disepakati. Pemilihan umum yang sejatinya menjadi mekanisme untuk menambah imunitas sistem dari perilaku korup malah menjadi inkubator pembiakan perilaku culas. 

Partai politik yang dipercaya sebagai agen resmi yang bertugas mempromosikan calon-calon pejabat terpilih kerap kecolongan. Bukan kader terbaik yang mereka usung, tetapi hanya aktor yang piawai mendesain kesan moral semata yang mereka tawarkan.

Proses kaderisasi dan rekrutmen di tubuh partai politik menjadi biang kerok dan karut marut kehidupan politik di tanah air. 

Selain menciptakan sistem rekrutmen yang mahal (dan nyaris tidak masuk akal), partai politik pun menerapkan prosedur misterius dalam nominasi kandidat. 

Meski pendaftaran calon kepala daerah dilakukan secara terbuka (sehingga peminat mendaftar ke banyak partai), tidak ada yang tahu calon mana yang akan disetujui dan dimajukan partai politik. 

Bahkan, tim seleksi yang ditugaskan partai untuk melakukan semacam fit and proper test pun tidak tahu apakah rekomendasinya akan jadi acuan petinggi partai dalam memutuskan kandidat mana yang akan diusung. 

Rekrutmen calon seperti labirin politik yang penuh jebakan gelap. Di sinilah kita diingatkan kearifan lawas, ketika prosedur memasuki rongga gelap, di situlah jalan penyimpangan mulai menganga. 

Di tengah hiruk-pikuk pencalonan yang penuh teka-teki tersebut,  partisipasi warga amat mininal, kalau tidak dibilang tidak ada sama sekali. Tidak ada partai yang secara serius melibatkan warga, atau sekurang-kurangnya konstituen mereka, untuk terlibat secara aktif menominasikan kandidat yang akan diusung. 

Layu sebelum berkembang



Ide konvensi internal partai yang diintrodusir beberapa partai sudah layu sebelum berkembang. Apa pun mekanisme yang diterapkan partai, kewenangan untuk memajukan calon berada sepenuhnya di tangan ketua umum partai. 

Celakanya ketika kandidat tersandung kasus, parpol segera cuci tangan, mencopotnya dari keanggotaan demi menjaga citra partai.

Inilah praktik buruk yang harus dihentikan. Ide dasar partai sebagai pembimbing segala bentuk pemikiran ke jalan yang benar harus dimulai dari proses nominasi kandidat secara transparan, partisipatif, dan bermartabat. 

Kendati tidak menjamin kualitas, pelibatan warga sejak awal setidaknya akan menjaga marwah prosedur demokrasi sehingga warga tidak hanya menerima “limbah politik” yang korup semata. 

Tidak akan mudah memang karena proses ini akan mengikis zona nyaman parpol dan mengurangi kedaulatan tokoh yang dinisbatkan sebaga ikon partai. Namun, langkah ini harus dimulai sebelum kesabaran warga benar-benar habis dan  kekecewaan mereka menguras harapan  terhadap partai politik dan sistem politik itu sendiri.***

Bagikan: