Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Umumnya berawan, 25.3 ° C

Bantuan Gubernur

Hawe Setiawan
Hawe Setiawan

Hawe Setiawan

DI Bandung sering saya lihat truk sampah berwarna kuning yang dikasih label hitam "Bantuan Gubernur". Sekali waktu saya nyengir sendiri melihat label itu sedikit terhapus hingga terbaca "tuan Gubernur".

"Coba tebak, apa jadinya jika truk itu tidak punya ban?" tanya saya kepada teman yang memegang setir dalam kepadatan Jalan Buahbatu. Telunjuk saya menunjuk truk sampah beberapa meter di lajur samping.

"Tidak punya ban? Nya moal jalan atuh. Aya-aya bae," tukasnya.

"Salah! Kalau truk sampah itu tidak punya 'ban' ya jadinya 'tuan gubernur'. Lihat labelnya," seloroh saya. Saya lalu mengoceh tentang jebakan nomenklatur.

Teman saya yang satu ini mengaku tahu isi perut penghuni Gedung Sate. Katanya, istilah "bantuan gubernur" adalah nomenklatur baku dalam alokasi anggaran pemerintah. Samalah macam barangnya dengan "bantuan presiden" di tingkat pemerintah pusat.

Setahu saya, istilah "gubernur" atau "presiden" sebetulnya mengacu kepada lembaga, bukan individu. Orangnya bisa diganti lima tahun sekali, atau bahkan digulingkan oleh lawan politiknya, tapi lembaganya itu-itu juga. Orangnya bisa diciduk KPK, atau bahkan dijemput malaikat Izrail, tapi lembaganya pasti jalan terus. Lembaga pemerintahan ini mewujud dalam birokrasi: ada kantor, meja-kursi, stempel, tanda tangan, prosedur, dan sekian aparatur. Adapun birokrasi, sudah pasti, tidak punya hati. Para pembaca Max Weber pasti menyebutnya "impersonal".

Adapun bantu-membantu atau tolong-menolong niscaya terbit dari hati. Jika Anda tidak punya hati, pasti Anda enak saja makan ayam goreng selagi tetangga Anda menjerit-jerit minta tolong ketika air sungai membanjiri rumahnya. Anggota pramuka pasti tidak begitu, sebab salah satu di antara sepuluh darmanya menekankan sifat "rela menolong dan tabah".

Nah, istilah "bantuan gubernur" tidak perlu diartikan sebagai cerminan gubernur yang baik hati dan suka membantu seperti pramuka. Orang yang jadi gubernur sendiri malah mungkin tidak punya waktu buat memperhatikan seberapa repot dan seberapa bau truk sampah berlabel "bantuan gubernur" itu beroperasi saban hari. Lagi pula, dananya toh dari publik juga, yang memang mesti dimanfaatkan buat kemaslahatan publik. Dengan kata lain, istilah "bantuan gubernur" hanya mengacu kepada salah satu kategori dana publik yang dikembalikan kepada publik.

Pada zaman Orde Suharto sering saya dengar orang memakai istilah "banpres" dan "inpres", masing-masing akronim dari "bantuan presiden" dan "instruksi presiden". Waktu itu, misalnya, ada kawanan "sapi banpres", ada pula sekian "SD Inpres". Sapi banpres jebolan Tapos biasanya gemuk-gemuk, amat cocok buat jadi kurban Iduladha. Saya sendiri orang kerempeng jebolan SD Inpres. Maklumlah, nutrisi saya diperoleh Ibu dari pasar Inpres.

Ketika para politisi banyak aksi dan gemar mematut diri seperti sekarang ini, nomenklatur penuh jebakan kayak "bantuan gubernur" atau sejenisnya, pastilah kian mumbul. Pemimpin yang keranjingan pencitraan bisa-bisa menempeli setiap pantat truk dan tiang listrik dengan label hitam "bantuan gubernur".

Untunglah, masyarakat dewasa ini kian melek tipu muslihat, tambah cerdas membaca gelagat. Semua tahu tiada yang ikhlas dalam politik, sebagaimana ada yang berbau tak sedap di atas truk kuning berlabel hitam "Bantuan Gubernur".***
Bagikan: