Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 27.8 ° C

Sindrom Senioritas

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi

SEORANG penulis berkebangsaan Portugis, Jose Maria De Eca De Queiroz, mengibaratkan pemimpin politis sebagai sebuah popok (diapers) yang harus diganti secara berkala untuk alasan yang sama.

Mengganti pemimpin menjadi keniscayaan terkait kebutuhan menampilkan sosok baru guna pemenuhan fungsi yang lebih maksimal. Ini tak ada bedanya dengan mengganti oli demi menunjang performa mesin yang lebih baik.

Esensinya tidak terletak pada sekadar mengganti orang, melainkan pada kebutuhan menghadirkan gagasan dan kebijakan baru. Di luar apa yang dikatakan penulis Portugal tersebut, kita telah lama mengenal doktrin setiap pemimpin memiliki momennya, dan mahfuzat setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Keduanya menegaskan keniscayaan pergantian pemimpin.

Namun mengapa peralihan kekuasaan kerap menyisakan “luka dalam” hingga memicu permusuhan tak berujung ?

Hubungan antara mantan pejabat dengan pejabat yang tengah berkuasa kerap tidak baik. Bukan saja tidak bertegur sapa bila bersua, tapi juga tidak pernah datang jika diundang pada acara resmi kenegaraan, bahkan berpolemik di media menyangkut pilihan kebijakan. Padahal secara personal mereka tidak pernah bertengkar, namun prosedur demokrasilah yang memaksa mereka bersaing dan berhadap-hadapan. Proses politik menyisakan baksil, yang menyebar dan bertransformasi menjadi bibit kebencian.

Celakanya, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada level nasional. Permusuhan politis pun mudah ditemukan pada skala lokal, bahkan pada unit kerja yang domain utamanya bukan mengelola sumber daya politik.

Alih-alih saling menasehati dalam kebenaran, mereka kerap terjebak pada komunikasi yang terpolarisasi. Masing-masing merasa benar, dan menuding pihak lain sebagai salah dan keras kepala. Bila kejadian ini terus terjadi jelas merupakan kerugian besar, karena pada masanya mereka adalah orang-orang terbaik.

Bila dikaji dari sisi komunikasi politik, permusuhan politis semacam ini terkait dengan dua persoalan berikut. Kesatu, kematangan sikap dalam menerima hasil proses politik (pemilihan) di satu sisi dan derajat sindrom senioritas di sisi lain.

Permusuhan politis akan meletup bila pihak-pihak yang bersaing memandang hasil proses politik secara absolut: yang menang mengambil semuanya dan menempatkan pihak yang kalah sebagai pecundang, lalu menendangnya ke sudut gelap keputusasaan; sementara yang kalah menganggap kekalahannya seumur hidup dan tidak melihat pemilihan yang akan datang sebagai peluang mengubah keadaan.

Dalam kadar yang normal, senioritas diperlukan sebagai jembatan pewarisan nilai-nilai kultural yang disepakati. Dalam konteks ini, senior mengasuh juniornya untuk mengenali dan mengembangkan pikiran dan kemampuannya. Namun persoalan akan muncul bila senior bukan sekadar mengasuh, namun “mencekok” pemikiran dan mengintervensi kebijakan dengan dalih telah berjasa mengantarkan, atau merasa lebih berpengalaman dibandingkan juniornya. Sang senior lupa – meminjam kata-kata Kahlil Gibran – bahwa pada mereka, (sang senior) dapat memberikan cinta, tapi bukan pikirannya.

Sindrom senioritas akan membutakan mata sang senior bahwa meski pola-pola kehidupan berulang, namun tidak ada permasalahan yang benar-benar sama dan sebangun. Dengan demikian, pengalaman senior mengatasi persoalan tidak lebih dari sekadar referensi bagi juniornya, bukan template yang wajib diikuti.

Kedua, sebagai pembelajar demokrasi Barat masyarakat kita salah meniru ketika melihat jabatan publik sebagai medan terbuka untuk dihujat. Keberanian untuk mengkritik pejabat publik kian menjadi-jadi seiring makin tumbuhnya keterbukaan dan kian mudahnya seseorang menyampaikan pikirannya.

Persoalannya bukan terletak pada boleh tidaknya mengkritik, sebab pembelajaran soal makna dan fungsi kritik sudah kita tuntaskan saat berusia dini. Kini masalah utamanya dalam hal bagaimana kita melihat marwah jabatan publik di satu sisi, dan proporsionalitas kritik di sisi lain.

Tatapan yang penuh kecurigaan dan menganggap politisi dan pejabat publik salah melulu hanya akan melahirkan kritik yang membabi buta. Bila motifnya mencari kelemahan dan mencemooh, maka tidak akan ada kebenaran dan keindahan yang tampak. Bukankah tongkat yang bengkok tidak akan menghasilkan bayangan yang lurus ?

Di mana pun, kemenonjolan pejabat publik, apalagi orang nomor satu pada setiap komunitas besar dan menentukan, selalu menyedot perhatian – dan kadang menguras emosi – warganya. Di mana pun, pejabat publik tidak pernah sepi dari kritik. Seakan menjadi aksioma, kritik bahkan celaan, yang dilontarkan kepada pejabat publik sering dianggap sebagai sebuah bentuk kepedulian warga terhadap lembaga atau organisasinya.

Amat menarik pengalaman yang dituturkan Richard Benedetto dalam bukunya Politicians Are People, Too, University Press of America, 2006. Sejak berusia sepuluh tahun, Benedetto dididik sang kakek untuk menghargai politisi. Dia masih ingat kejadian pada Sabtu senja di tahun 1951. Sepulang nonton film koboi, Benedetto kecil hendak menceritakan sinopsis film yang baru saja dia tonton. Namun sebelum menyampaikan cerita, tiba-tiba Benedetto teringat cemoohan yang beredar di kalangan penonton bioskop. Karena ketidaktahuannya, dia secara spontan bertanya kepada kakeknya, “Mengapa orang-orang mencemooh Presiden Truman?” Namun dengan kemarahan yang memuncak, sang kakek berkata, “Kamu tidak boleh mencemooh Presiden”.

Dengan penuh tekanan pada tiap katanya, sang kakek mengulang, “Kamu tidak boleh mencemooh Presiden Amerika.” Saat itu, Benedetto hanya mampu memahami sebatas kata-kata yang diucapkan kakeknya. Jangan mencemooh Presiden Amerika karena itu melanggar undang-undang. Sebagai warga negara, iadi tuntut menghargai kantor kepresidenan, atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setelah 50 tahun berselang, Benedetto masih merasa diingatkan untuk menaruh hormat pada presiden dan pejabat lain, termasuk ketika ia harus mengkritiknya. Nilai yang ditanamkan kakeknya menjadi prinsipnya selama 35 tahun bekerja sebagai seorang jurnalis, yakni “find what’s right with politics and the politicians who practice it”, sebuah kesopanan sepanjang massa.

Lebih jauh Benedetto merefleksikan pengalamannya sebagai seorang reporter: Anda bisa tidak setuju, tanpa bersikap kasar. Anda dapat bersikap kritis, tanpa menjadi kurang ajar. Anda bisa keras, tapi tetap sopan. Anda dapat mengungkap tindakan salah, tanpa harus menghina, berlaku keji, dan senang melihat kesusahan menimpa politisi. Sebuah refleksi yang didorong kesadaran bahwa politisi juga manusia, yang bisa berbuat baik, juga dapat berbuat salah.

Persepsi tentang pejabat publik dan proporsionalitas dalam mengkritik kekurangan dan mengapresiasi keunggulannya terbangun lewat pewarisan nilai-nilai politik dalam keluarga. Hal ini menegaskan proses habituasi dalam keluarga memiliki makna lebih dalam dibandingkan transaksi informasional di dalam sekolah atau perjumpaan lewat media.
Filosofi politisi juga manusia yang dianut Benedetto bukan hal baru bagi kita. Dalam bahasa yang berbeda, kita telah diperkenalkan pada filosofi dasar tentang manusia, yakni bukan malaikat yang tidak akan pernah berbuat salah, atau setan yang selalu melakukan dan menjadi promotor kesalahan.

Sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain, politisi yang menjadi pejabat publik diharuskan mengkalkulasi dampak tindakannya bukan hanya demi menjaga reputasi personalnya, namun lebih pada akibatnya pada orang banyak. Hal ini mudah dipahami karena kelebihan seorang politisi yang menjadi pejabat publik dibanding masyarakat biasa hanyalah pada kesempatan yang dimilikinya untuk mengubah pengaruh (influence) menjadi kemakmuran (affluence).

Di luar kesempatan ini, semua politisi dan pejabat publik adalah manusia biasa. Itulah sebabnya, seorang politisi akan dikenang sebagai pejabat publik yang memiliki marwah yang tinggi bila ia telah tamat mengeja dan mengejar kebutuhan pribadinya, lalu fokus pada usahanya menghadirkan perbedaan dan kebaikan bersama. Di sisi lain, publik tidak akan menaruh hormat kepada politisi yang hanya menggembalakan ambisi dan kepentingan pribadinya, dan jika gagal menimpakan kesalahannya kepada orang lain.***
Bagikan: