Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Cerah berawan, 25.6 ° C

Cara Semut

Karim Suryadi
Karim Suryadi

Karim Suryadi


MUNCULNYA surat permintaan fasilitasi saat melakukan kunjungan keluar negeri yang dipandang sebagai bentuk kegagalan pejabat publik memahami visi revolusi mental pemerintahan Joko Widodo, dan mentalitas pejabat muda yang dinilai masih memelihara sifat patrimonial (Kompas, 3 April 2016 hal 2) merupakan ujian bagi “projek” revolusi mental pemerintahan Joko Widodo, sekaligus peringatan bahwa muda secara biologis tidak identik dengan pemikiran segar dan gagasan baru.


 


Revolusi mental menjadi doktrin politik (meminjam istilah Harold D. Lasswell), atau filsafat politik (menurut Mac Iver), atau formula politik (menurut Gaetano Mosca) pemerintahan Joko Widodo yang didengungkannya sejak masa kampanye. Publik menyambut gagasan ini, dan mengkonversinya menjadi dukungan dalam pemililhan presiden setahun silam.


 


Tawaran Joko Widodo sebangun dengan kegeraman publik karena proses pembangunan kerap dirusak, atau setidak-tidaknya dihambat oleh mentalitas yang tidak mendukung, seperti yang sejak lama digambarkan Koentjaraningrat sebagai mentalitas yang meremehkan mutu, suka menerabas, tak percaya diri sendiri, tak berdisiplin murni, dan mengabaikan tanggung jawab. Ciri kurang sedap pun pernah digambarkan Mochtar Lubis, yang antara lain menyebut hipokrit, bersikap feodal, berkarakter lemah, dan memercayai takhayul. 


 


Tak heran, bila semua presiden menyoal masalah ini. Mereka pun menyodorkan beragam langkah solusi. Bila Soekarno memajukan beragam kursus dan pencerdasan rakyat, maka Soeharto mencetuskan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Berbeda dengan keduanya, Presiden Wahid melakukan restrukturisasi kementerian dan menyerahkan sebagian urusan kepada masyarakat sebagai upaya membangun kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 


 


Sementara pada era Presiden Yoedhoyono pendidikan karakter menjadi salah satu tema penting, termasuk memperbaharui kurikulum sekolah guna memberi porsi yang lebih besar bagi pendidikan karakter.


 


Namun pada era Presiden Joko Widodo pembangunan mentalitas bangsa seakan menemukan kembali momentumnya. Janji melakukan revolusi mental telah didengungkan sejak kampanye calon presiden. Publik terpikat dengan janji itu, bukan hanya pemilihan kata “revolusi” yang mengesankan janji akan dilakukannya upaya luar biasa untuk mengatasi penyakit mental bangsa, tetapi juga karena representasi Joko Widodo yang dikesani sebagai merakyat, sederhana, dan dekat dengan warga.


 


 


Wajar bila harapan publik melambung, sehingga di awal pemerintahannya banyak warga mengadukan berbagai penyimpangan langsung ke hotline yang disediakan presiden.


 


Sayangnya revolusi mental yang digagas Jokowi, lengkap dengan usaha menghidupkan kembali ajaran trisakti yang dicetuskan Bung Karno, belum tampak dalam gerak birokrasi di bawahnya. Jokowi seperti menabrak karang ketika akan membumikan gagasan revolusi mentalnya ke dalam struktur birokrasi di pusat dan daerah, yang puluhan tahun terbiasa dengan kultur yang menempatkan pejabat sebagai boss, beradat bangsawan, dan selayaknya dilayani dan diagung-agungkan. 


 


Sebagai sebuah gagasan dan pemikiran (atau credenda menurut ilmuwan politik Charles E. Merriam), Jokowi telah berulang kali menyampaikannya. Pun para menteri dan pejabat terkait sering pula menyebut-nyebut revolusi mental. Bahkan konon ada anjuran bagi pegawai negeri sipil untuk memakai hitam putih sebagai salah satu seragamnya, meskipun filosofi dan maksud kebijakan ini tidak dipahami oleh pegawai negeri yang memakainya.


 


Yang dinanti publik adalah langkah Presiden Jokowi, para menteri dan pejabat terkait di pusat dan daerah dalam menghidupkan kebiasaan atau praktik bernegara yang mampu menumbuhkan perasaan (atau miranda menurut ilmuwan politik Charles E. Merriam) yang dapat memengaruhi jiwa masyarakat. 


 


Kreativitas Jokowi saat melantik menteri, atau gubernur, atau ketika Presiden bepergian menggunakan pesawat kelas ekonomi sempat mengundang decak kagum, namun pesannya sayup-sayup meredup ketika Presiden lebih menggenjot pembangunan infrastruktur dan para menteri berlomba melakukan “blusukan”.


 


Karakter atau sikap mental tidak serta merta terbangun seiring penyediaan infrastruktur modern. Berkaca pada pengalaman bangsa lain yang lebih maju, mereka telah menggarap “proyek” pendidikan karakter jauh sebelu mmenggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan dalam dunia pendidikan pun, mereka menanamkan pendidikan karakter di kelas-kelas rendah, sebelum melatih kemampuan berpikir saintifik.


 


Namun jarum jam tidak mungkin diulang. Lagi pula sejak awal, ma’nan wal afzan, baik tersirat maupun tersurat, kaidah moral sejatinya telah membidani kelahiran republik ini. Rumusan Pancasila telah dibahas mendalam jauh sebelum negara ini diproklamirkan. Sayangnya, hubungan Pancasila dan praktis politik tidak selalu seiring. 


 


Praksis politik terlalu mudah tergoda, dan berpaling kerujukan nilai yang lain. Untuk menyelamatkan proyek revolusi mentalnya, Presiden Jokowi perlu mendorong perubahan nyata pada level suprastruktur politik. Perubahan dimaksud mengubah kebiasan mempraktikkan “hard power” ke arah penggunaan “soft power”. Sudah saatnya para penguasa mengakhiri mewujudkan sesuatu yang diinginkan dengan mengandalkan uang, surat sakti, koneksi, teror, intimidasi,  atau pengucilan sosial dan menggantinya dengan kemampuan memperoleh apa yang diinginkan dengan mengandalkan daya pikat, da nmeraih keberpihakan seseorang.


 


Ilustrasi yang bagus untuk transformasi mental sepeti dilukiskan di atas adalah meniru cara semut merebut pengaruh sesamanya. Sebagai mana terungkap dalam berbagai riset, seekor semut menjadi pemimpin bukan karena tubuhnya paling besar atau karena sengatannya paling mematikan, namun karena paling banyak mengeluarkan feromon. 


 


Semut yang paling banyak mengeluarkan feromon menjadi pemimpin koloni semut, menunjukkan jalan terdekat menuju makanan, dan memberi peringatan dini datangnya ancaman.


Semua kebaikan moral tidak akan tumbuh bila kehormatan diri dibangun di atas kegilaan akan sanjungan. Karena itu, para ulama alim mengajarkan tanamkanlah wujudmu pada tanah kerendah(hati)an, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan sempurna.***


 


 


*)Karim Suryadi, dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan peneliti komunikasi politik.


 
Bagikan: