Buntut Penghapusan Khilafah di Ikrar Kesetiaan pada Pancasila, PCNU: Harusnya Ketua DPRD Paham Itu

- 11 Juli 2020, 11:00 WIB
Jumpa Pers Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, tentang langkah pelaporan tiga pimpinan DPRD Kota Cirebon. /Pikiran-Rakyat.com/Egi Septiadi

PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon telah melaporkan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon ke Polres setempat.

Hal tersebut dikatakan ketua Lakpesdam PCNU Kota Cirebon, Ide Bagus Arif Setiawan, di salah satu kedai kopi di area Perjuangan Kota Cirebon, Jumat 10 Juli 2020 malam.

Baca Juga: Real Valladolid vs Barcelona: Tak Diboyong Tandang, Setien Bicarakan Komitmen Arthur Melo

Dikatakan Ibas sapaan akrabnya, dirinya bersama tim, telah mendatangi markas kepolisian resort (Mapolres) Kota Cirebon untuk melaporkan insiden yang mengaitkan pimpinan DPRD Kota Cirebon.

"Kejadian penghapusan kalimat khilafah pada saat pembacaan ikrar kesetiaan pada Pancasila di gedung DPRD Kota Cirebon, yang dibacakan ketua DPRD Affiati, Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati dan M. Handarujati Kalamullah," ujar Ibas.

loading...

Baca Juga: 5 Makanan yang Tidak Memiliki Tanggal Kadaluarsa, Salah Satunya Beras

Kepolisian Resort Kota Cirebon, lanjut Ibas, akan berkomitmen untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, karena ketua DPRD Kota Cirebon telah sengaja menghapus kata khilafah pada draft ikrar kesetiaan pada Pancasila.

"Tentu ini tidak bisa kita diamkan, atau semata-mata insiden ketidaksengajaan karena sebagai ketua DPRD Kota Cirebon seharusnya memahami bahwa paham khilafah dan ideologi HTI sudah dilarang oleh negara," kata Ibas.

Baca Juga: Berawal dari Niat Silaturahmi, Rey Mbayang Ajak Dinda Hauw Taaruf di Pertemuan Ketiga

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X