Sabtu, 30 Mei 2020

Pansus III DPRD Jawa Barat: Gubernur Jangan Sibuk Bangun Opini

- 22 Mei 2020, 16:34 WIB
RIDWAN Kamil saat memaparkan sejumlah upaya Pemda Provinsi Jabar dalam menanggulangi COVID-19 dalam webminar series yang digelar oleh British Chamber of Commerce in Indonesia (BrithCham) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 18 Mei 2020. /Dok. HUMAS PEMPROV JABAR

PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti kinerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dinilai terlalu banyak membangun opini. Di sisi lain, gubernur dinilai belum fokus dalam menjalankan sejumlah program pembangunan.

"Selama ini gubernur masih lebih banyak membangun opini ketimbang fokus melaksanakaan program pembangunan. Ini tentu sangat kami sesalkan dan kami mita gubernur lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan," ujar Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar, Memo Hermawan, Jumat 22 Mei 2020.

Dikatakan Memo, pernyataan Pansus III DPRD Jabar terkait kinerja gubernur yang lebih banyak membangun opini ini tentunya bukan tanpa alasan. Selama ini DPRD melihat capaian indeks indikator misi Jawa Barat yang masih tak merata.

Baca Juga: Breaking News: Update Kasus Virus Corona Indonesia per Jumat, 22 Mei 2020: 20.796 Total Positif

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini juga mengungkapkan adanya sejumlah misi Jawa Barat Juara, akan tetapi pada kenyataannya capaiannya berada di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama ini gubernur begitu sibuk membangun opini, sedangkan di sisi lain ada beberapa program yang kenyataannya tak tuntas.

Tak heran tutur Memo jika dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan. Ia mencontohkan, meski terjadi kenaikan angka IPM menjadi 72,03, akan tetapi pihaknya meminta Gubernur untuk mengkonfirmasi data statistik tersebut.

"Angka IPM kan belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan. Selama ini yang kita lihat di lapangan, masih banyak yang harus dibenahi di semua indikator IPM yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Baznas Kabupaten Bandung Jalin Silaturahmi dengan PWI, Sosialisasilkan Perberdayaan Zakat

Diungkapkannya, sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi sektor yang paling banyak mendapat rekomendasi dari DPRD. Banyak kekurangan yang masih harus dibenahi seperti perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X