Diadopsi Kementerian Pertanian, ATM Beras di Purwakarta Lama Tak Beroperasi

- 1 Mei 2020, 19:03 WIB
RELAWAN menuangkan beras gratis di ATM beras keliling Bogor Gercep di Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.* /ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT - Program beas perelek dan bantuan beras melalui alat sejenis anjungan tunai mandiri (ATM beras) sudah tidak beroperasi di Kabupaten Purwakarta. Padahal, inovasi tersebut mulai diadopsi Kementerian Pertanian.

ATM beras salah satunya terdapat di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta. "Sejak saya jadi lurah (2019) juga sudah tidak beroperasi tapi alatnya masih berfungsi," kata Lurah setempat Dede Iskandar, Jumat 1 Mei 2020.

Terdapat 17 ATM beras yang tersebar di berbagai kecamatan, khususnya di setiap kelurahan wilayah Kecamatan Purwakarta sejak 2015. Namun, menurut pemantauan Pikiran-Rakyat.com, saat ini tidak ada satupun yang masih beroperasi.

Baca Juga: PBSI Persiapkan Atlet Hadapi Jadwal Padat Turnamen di Akhir Tahun

Menurut lurah sebelumnya kepada Dede, program beas perelek dan ATM beras memang sudah tidak beroperasi cukup lama. "Saya sekarang sedang mencari metode agar (ATM beras) bisa jalan lagi," kata Dede meyakinkan.

Pengoperasian alat serupa oleh Kementerian Pertanian saat ini salah satunya untuk menyiasati kekurangan pangan akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hal itu diakui oleh Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dedi Mulyadi.

Menurutnya, program beas perelek dan ATM beras ia gagas di penghujung kepemimpinan sebagai Bupati Purwakarta periode sebelumnya. "Saya memakai kerangka berpikir masa depan. Ternyata sekarang diadopsi pusat," kata Dedi.

Baca Juga: Jembatan Darurat Tak Kunjung Dibangun, Warga Bangun Jembatan Swadaya

loading...

Prinsip dasar program beas perelek, kata dia, terinspirasi dari kebudayaan Sunda. Yakni, tradisi masyarakat menyisihkan sedikit beras miliknya untuk masyarakat yang membutuhkan. Beras dikumpulkan di satu tempat yang kemudian ia improvisasi dalam bentuk ATM.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, tradisi itu perlu ditumbuhkan kembali untuk pemerataan pangan bagi seluruh masyarakat," ujar Dedi. Namun, ia prihatin inovasi tersebut justru tidak dipertahankan di Purwakarta.

Dedi menjelaskan, setiap keluarga miskin mendapatkan jatah 15-30 liter beras per bulan, tergantung jumlah anggota keluarganya. Mereka bisa mengambilnya secara bertahap atau sekaligus melalui ATM beras yang disediakan di setiap kelurahan.

Baca Juga: Asep Wahyuwijaya : Matangkan Protokol PSBB hingga ke Tingkat RT dan RW

Program tersebut diduga terhenti saat masa peralihan kepemimpinan bupati ke pejabat sementara. "Program itu memang harus diikuti larangan alih fungsi lahan pertanian, seperti yang saya lakukan selama 10 tahun masa jabatan bupati," katanya.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X