Rehabilitasi Hutan dan Lahan Hanya berbasis Proyek, Bencana Alam di Jabar Terus Terjadi

- 14 April 2020, 08:24 WIB
Warga melintasi genangan banjir di kawasan Kampung Bojongsoban, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (8/4/2020). Luapan Sungai Citanduy akibat hujan deras kembali menyebabkan banjir di kawasan tersebut.* /Dokumentasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya

PIKIRAN RAKYAT – Banjir dan longsor masih terus terjadi di wilayah Jawa Barat kendati gelontoran dana program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan telah mengucur.‎

Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jabar menduga dana besar RHL 2017-2019 banyak hilang di jalan karena program berbasis proyek tanpa melibatkan kemandirian masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah sangat kritis.‎

 Baca Juga: Rekor 2.500 Kasus Virus Corona Baru di Rusia, Putin Berencana Kerahkan Pasukan Militer

Ketua Badan Pengurus FK3I Jabar Dedi Kurniawan mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu‎ mengkaji, memeriksa dan mengevaluasi badan-badan di bawah KLHK yang mengelola dana besar dalam rangka pemulihan kawasan ekologi dengan kondisi genting. Pasalnya, bencana alam tetap terus berlangsung di beberapa wilayah Jabar seperti banjir dan longsor di Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Bogor, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya belakangan ini meskipun program RHL telah bergulir bertahun-tahun di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

 Baca Juga: Ridwan Kamil: Karang Taruna Pastikan Warga Terdampak COVID-19 Dapat Bantuan

"Proyek RHL terkesan proyek bancakan dana APBN dengan slogan kegiatan rehabilitasi, maka kami  menuntut BPK,KPK serta pihak aparat penegak hukum melakukam tindakan juga Meminta dua BP DAS (Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) di bawah KLHK (Citanduy-Cimanuk dan Citarum -Ciliwung )  bertanggung Jawab atas Kejadian bencana ekologis yang terjadi," tutur Dedi saat dihubungi, Senin 13 April 2020.

Dedi menyatakan, dana RHL ditengarai banyak hilang di jalan lantaran praktik pemborosan atau panjangnya rantai penanaman pepohonan dalam program tersebut. Untuk menanam satu pohon saja, ia memperkirakan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 60-70 ribu.

Baca Juga: Berkenalan dengan AUMR, Robot Disinfeksi Karya Tel-U Bandung yang Ampuh Bunuh Virus Corona

"Ada biaya pupuk, ada biaya kayu peyangngga, ada upah harian operasional kerja (bagi yang menanam), ada biaya angkut, ada biaya bibit, ada biaya pengawasan dan penilaian," kata Dedi. Warga pun dilibatkan hanya sebagai pekerja yang diberi upah menanam pepohonan tersebut. 

Tak hanya boros, pendekatan proyek semacam itu tak memberi edukasi atau penyadaran kepada warga tetap pentingnya menanam, merawat dan menjaga pepohonan yang ditanam dalam program RHL.‎

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X