Senin, 25 Mei 2020

Upaya Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya Tuai Penolakan

- 7 April 2020, 18:38 WIB
FOTO ilustrasi penginapan disegel karena dijadikan tempat mesum.*/ANTARA /null

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Bakorpakem berupaya menyegel Masjid Al-Aqso milik Jemaat Ahmadiyah di Kampung Badakpaeh, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Senin 6 April 2020. Hal tersebut menuai sejumah sorotan lantaran tindakan tersebut berlangsung di tengah merebaknya pandemi corona.

Upaya penyegelan tak terjadi lantaran Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Bakorpakem) mendapat penolakan Aliansi Masyarakat Sipil & Organisasi Bantuan Hukum se-Tasikmalaya.

Kronologis polemik bermula saat pengurus Jemaat Ahmadiyah Singaparna didatangi Bakorpakem yang memberikan SKB Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya tentang penolakan renovasi masjid, pembangunan menara, sarana ibadah dan kegiatan dakwah JAI di Badakpaeh pada Sabtu 4 April 2020.

Baca Juga: Kepala Desa Cilampeni Minta Maaf, Tuntutan Warga RW 08 Berujung Islah

Esok harinya, JAI memperoeh undangan rapat dari Bakorpakem di Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Namun JAI menolak hadir dan memberikan tanggapan melalui surat. ‎Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat menyatakan surat tersebut datang mendadak serta pihaknya tidak diberitahu tujuan digelarnya pertemuan.

"Kami sangat menyayangkan SKB Bupati Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya tentang pelarangan renovasi Masjid Al-Aqso dan Pelarangan kegiatan JAI di Kampung Badakpaeh," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Selasa 7 April 2020.

JAI, lanjutnya, tak pernah‎ dilibatkan dalam pembuatan SKB yang dibuat pada 27 Januari 2020. Nanang juga menyatakan pihaknya tak hadir lantaran mengikuti anjuran pemerintah untuk physcal distancing.

Baca Juga: Pemkab Lumajang Siapkan Lokasi Karantina untuk Pemudik yang Nekat Pulang Kampung

Sementara itu,‎ Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi menilai SKB tersebut merupakan tindakan yang sangat gegabah karena‎ Indonesia adalah negara hukum dengan sumber hukum tertinggi adalah Pancasila dan UUD 1945.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X