Harus Izin Kepala Daerah, Karantina Parsial Hanya Sebatas Kecamatan

- 30 Maret 2020, 21:37 WIB
JURU bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Wabah COVID-19 Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan.* /AGUNG NUGROHO/PR

PIKIRAN RAKYAT - Meski sudah diperbolehkan, namun keputusan untuk karantina parsial, harus atas izin kepala daerah. Keputusan mengunci diri itu tidak boleh sepihak dan harus dikonsultasikan dengan kepala daerah dan gugus tugas tingkat daerah.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Wabah COVID-19 Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan mengemukakan hal tersebut, Senin 30 Maret 2020. Dituturkan keputusan karantina parsial harus sangat hati-hati dan memperhitungkan segala aspek.

Baca Juga: Minta Dikremasi, Pasien Positif Corona di Kota Tasikmalaya Meninggal

"Memang arahan gubernur dan pemerintah pusat diperbolehkan ada karantina parsial, namun harus atas ijin kepala daerah," tuturnya.

Dijelaskan, sesuai instruksi pemerintah pusat, Cirebon tidak akan melakukan lockdown atau karantina wilayah. Penutupan hanya boleh dilakukan di wilayah setingkat paling luas kecamatan.

loading...

"Kalau mau ada karantina, diperbolehkan di setingkat RT (rukun tetangga), RW (rukun warga), desa atau seluas-luasnya kecamatan. Itupun harus jelas kriteria level wabahnya," tutur dia.

Baca Juga: BOPI Minta Bantuan untuk Olahraga Profesional, Kemenpora Tak Setuju

Sejauh ini, belum ada blok, desa atau kecamatan yang mengajukan rencana karantina parsial. Namun diingatkan, agar sejak awal perencanaan harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan gugus tugas penanganan wabah COVID-19 di tingkat kabupaten.

Meski sudah diperbolehkan, namun keputusan untuk karantina parsial, harus atas ijin kepala daerah. Keputusan mengunci diri itu tidak boleh sepihak dan harus dikonsultasikan dengan kepala daerah dan gugus tugas tingkat daerah.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X