Penerapan Zona Integritas Dorong Peningkatan IPM Jawa Barat

- 16 Maret 2020, 14:42 WIB
ASISTEN Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dudi S. Abdurachim (kiri) bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat M. Arifin Soedjayana (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan pakta zona integritas oleh PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerapkan zona integritas di /ECEP SUKIRMAN/PR

PIKIRAN RAKYAT – Penerapan zona integritas yang diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sebagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat.

Penerapan zona integritas diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik serta menghindari potensi-potensi adanya pungutan liar.

“Tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang berinisiatif menerapkan zona integritas di lingkungan kerjanya. Secara simbolis penandatanganan pakta integritas ini untuk eselon III, eselon IV, staf, dan non-ASN,” ujar Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dudi S. Abdurachim seusai menyaksikan penandatanganan pakta integritas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin, 16 Maret 2020.

Baca Juga: Persib Tim Ketiga yang Kalahkan PSS, Dejan Antonic 'Curhat' Ingin Keluar dari Keterpurukan 

Masih dikatakan Dudi, penerapan zona integritas ini juga merupakan salah satu upaya mendorong indikator peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat dalam menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Penerapan zona integritas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ini merupakan wujud kejelasan mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang mau melaksanakan program pemerintah di bidang perdagangan dan industri.

“Mereka (masyarakat) itu sebetulnya harus kita bantu. Apalagi pak gubernur (Ridwan Kamil) sering menyatakan pelayanan itu harus datang ke rumah kita (masyarakat). Tidak ada pilihan lain ke depan kita melengkapi juga infrastruktur teknologi dan informasinya agar pelayanan publik ini semakin mudah. Zona integritas sebagai modal pelaksanaan good governance dan menghindari adanya pungutan-pungutan liar,” kata dia.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Virus Corona, Pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) Dipercepat untuk Perkuat Daya Beli

Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerapkan zona integritas di wilayah lingkungan kerjanya. Penerapan zona integritas ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Indag Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana mengatakan, penerapan zona integritas ini merupakan perwujudan dari cita-cita RPJMD Jawa Barat dalam upaya reformasi birokrasi.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X