Jumat, 3 April 2020

Dua Tahanan Dibebaskan Demi Hukum, Lapas Cikarang Catat Zero Overstaying

- 27 Februari 2020, 16:53 WIB
WARGA binaan beraktivitas di Lapas Kelas II Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lapas memastikan tidak ada lagi overstaying atau tahanan yang melebihi batas waktu penahanan.* /TOMMI ANDRYANDY/PR

PIKIRAN RAKYAT – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cikarang mencatatkan zero overstaying atau ketiadaan tahanan yang mendekam melebihi masa tahanan. Terakhir, dua tahanan dibebaskan karena demi hukum karena status yang tidak jelas.

Kedua tahanan itu masih berstatus di bawah umur dengan kasus pencurian yang masing-masing ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI. Karena masa tahanannya telah melewati batas, sedangkan kasusnya tak kunjung menemui kejelasan, keduanya akhirnya dibebaskan.

Baca Juga: Nilai Suporter Indonesia Semakin Dewasa, Robert Alberts: Bobotoh Adalah yang Terbaik di Negeri Ini

“Setelah kami menyampaikan surat pemberitahuan dari H-10 sampai H-1 sebelum masa tahanannya habis, namun tidak ada kejelasan, maka keduanya dibebaskan demi hukum,” kata Kepala Lapas Cikarang, Nur Bambang Supri Handono, Kamis, 27 Februari 2020.

Persoalan overstaying ini menjadi fokus kini ditangani Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Soalnya, overstaying dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni rutan/lapas melebihi kapasitas.

Selain menjadi salah satu penyebab kelebihan muatan di dalam lapas, overstaying pun dianggap melanggar hak asasi manusia.

loading...

Baca Juga: Hutan dan Danau Jadi Bangunan, Evaluasi Semua RUTR di Indonesia agar Banjir Tidak Terus Terjadi

“Overstaying adalah kondisi dimana tahanan  harus menjalani masa penahanan lebih lama dikarenakan status hukum yang tidak jelas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan karena sudah tidak ada dasar untuk menahan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah atau arbitrary detention,” kata Nur.

Ditjen Pemasyarakatan pun menegaskan agar persoalan overstaying ini tidak terjadi lagi di seluruh lapas/rutan se-Indonesia per 1 Januari lalu.

Sesuai dengan instruksi Ditjen Pemasyarakatan, seluruh lapas dan rutan diminta mendata ulang tahanan sesuai masa tahanan yang berlaku. Selanjutnya, lapas/rutan segera melayangkan surat pemberitahuan kepada instansi penahan ketika masa tahanan hendak berakhir.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X