Kamis, 2 April 2020

Ratusan Ribu Kendaraan Bermotor di Purwakarta Menunggak Pajak, 80 Persen Pemilik Sepeda Motor

- 26 Februari 2020, 17:35 WIB
PAJAK kendaraan.*/ADE BAYU INDRA/PR /Ade Bayu Indra

PIKIRAN RAKYAT - Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta banyak yang menunggak pajak. Ratusan ribu unit kendaraan bermotor yang menunggak didominasi jenis sepeda motor.

"Sebanyak 125.538 kendaraan belum dibayarkan pajaknya dari total keseluruhan 322.466 kendaraan," kata Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Ahmad Solihat, Rabu, 26 Februari 2020.

Kendaraan tersebut berdasarkan data sepanjang 2019 hingga tahun ini. Sebagian besar penunggak pajak, yakni 80 persen diantaranya adalah pemilik sepeda motor. Sedangkan sisanya adalah kendaraan roda empat atau lebih.

Baca Juga: Petinggi Sunda Empire Klaim Punya Deposito di Bank DBS Swiss, Kedutaan Besar Mengonfirmasi

Ahmad menyebutkan, sejumlah faktor penyebab para wajib pajak enggan membayar. "40 persen indikasinya itu karena faktor ekonomi, 50 persen pindah tangan, 10 persen lainnya alasan beragam," ujarnya.

Selain itu, Ahmad menyebutkan faktor yang menyebabkan masyarakat belum mendaftarkan ulang kendaraannya. Di antaranya rusak unitnya, hilang tapi belum melapor ke polisi, ditarik leasing, tidak merasa memiliki, dan alasan lainnya.

Bapenda Jawa Barat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pajak tahun ini. Langkah tersebut dibantu Kepolisian Resor Purwakarta, Dinas Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia setempat.

Baca Juga: PLN Bekasi Belum Operasikan 63 Gardu yang Masih Terdampak Banjir

loading...

"Kami juga melakukan operasi rutin bersama mereka juga menggandeng Organda (Organisasi Angkutan Darat) Purwakarta," tutur Ahmad menambahkan. Langkah tersebut juga didukung pemerintah daerah setempat.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada kendaraan dinas yang menunggak pajak.

"Mungkin, kalau misalkan aset itu harus ada penghilangan. Nah, itu masih termasuk aset kita padahal sudah tidak digunakan," katanya saat ditemui di kesempatan berbeda.

Baca Juga: Virus Corona Mewabah di Korea Selatan, KBRI Seoul Paparkan Antisipasi untuk WNI

Selain kendaraan tersebut, Anne menyakini kendaraan berpelat merah yang masih aktif digunakan masih rutin dibayarkan pajaknya.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X