Sabtu, 4 April 2020

Kasus Korupsi Bantuan Desa di Tasikmalaya Marak, Kades Alami Krisis Integritas

- 25 Februari 2020, 19:18 WIB
Korupsi.* /DOK. PR

PIKIRAN RAKYAT - Maraknya kepala desa yang terjerat perkara korupsi bantuan keuangan dan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya krisis integritas di kalangan aparatur desa. Krisis integritas tersebut terjadi lantaran gelontoran dana yang begitu besar dari pemerintah ke desa.

Pengamat sosial sekaligus dosen ‎ Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya ‎Eki Sirojul Baehaqi menilai, persoalan integritas para Kades mendominasi latar belakang mereka tersangkut perkara hukum.

Ia menampik, ketidaktahuan kuwu-kuwu mengelola bantuan menjadi penyebab terjadinya penyelewengan tersebut. "Kalau soal ketidaktahuan saya kira tidak logis. Pemerintah pusat sudah cukup mewanti-wanti untuk hal tersebut," kata Eki saat dihubungi, Selasa 25 Februari 2020. 

Baca Juga: Sudah Tua dan Keropos, Ratusan Pohon di Bandung Utara Rawan Tumbang 

Tak pelak, integritas bermasalah tersebut mestinya perlu pembenahan dan perbaikan. "Dengan pendidikan antikorupsi terus menerus," ujar Eki.

loading...

Selain itu, lembaga dan masyarakat desa perlu dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan. Dengan demikian, budaya hukum dan kepatuhan terhadap aturan bisa terbentuk. Tanpa dukungan budaya hukum, perilaku menerabas aturan dengan menyelewengkan anggaran bantuan bakal terus berulang.

Dalam catatan "PR" kasus Kades yang tersandung perkara korupsi di Tasikmalaya terus mengemuka.Terakhir, Kejari Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status tersangka dan menahan AG, Kepala Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 dan 2019. 

Baca Juga: Jelang Kick-Off Liga 1 2020, Pelatih Persib Pandang Lini Pertahanannya Sudah Stabil

Atas perbuatan yang disangkakan kepada AG, kerugian negara mencapai Rp 543.207.000.  Tim penyidik sudah memperoleh bukti-bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X