Selasa, 26 Mei 2020

Pelanggaran Perizinan dan Tata Ruang di KBU Kembali Ramai, Walhi Jabar Dorong Moratorium

- 8 Februari 2020, 16:40 WIB
LAHAN pertanian memenuhi sebagian besar Kawasan Bandung Utara (KBU).* /ANTARA

Namun Meiki meminta, pemerintah tidak tebang pilih. Tertibkan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jangan sampai menjadi preseden buruk. Nanti pengusaha lain meniru membangun tanpa izin karena pemerintah tidak tegas dan lemah dalam pengawasan. 

Diakui Meiki, kasus perizinan belum tuntas namun pengusaha sudah membangun bahkan mengoperasikan usahanya bukanlah kasus baru. Hal ini merupakan kasus yang berulang. 

Baca Juga: PT LIB Lakukan Verifikasi Stadion Si Jalak Harupat Sebagai Kandang Persib di Liga 1 2020

"Kami lihat ya berulang kali soal perizinan itu cenderung longgar termasuk terhadap rekomendasi dari gubernur walaupun ada arahan-arahan. Apalagi di KBU masih terkesan longgar. Setelah rekomendasi keluar itu proses izin, amdal itu ada di kabupaten dan kota terkait misalnya dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan di sana ini lebih longgar lagi," ujar dia. 

Meiki menuturkan, hal itu sangat disayangkan lagi, izin lingkungan dan amdal tidak jelas ditambah pengawasan juga sangat lemah, apalagi itu sudah terbangun. 

"Ya sama sekali tidak ada kontrol maupun pengawasan, ini terbangun dan ternyata bermasalah secara tata ruang kan itu seperti itu. Ini yang kami kritisi secara tegas, instrumen izin-izin ini kan sebenarnya untuk pengendalian, tapi instrumen izin ini dipake untuk sumber pendapatan. Itu yang kami kritisi," kata dia.***

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X