Network
Masih dikatakan dia, akhir tahun 2019 Komisi V DPRD Jawa Barat telah mengusulkan penambahan alokasi anggaran buffer stock untuk kebencanaan di Dinas Sosial Jawa Barat.
Baca Juga: Mengalahkan Jow Biden, Capres Gay Pertama AS Pete Buttigieg Deklarasi Kemenangan di Kaukus Lowa
Namun, lanjut dia, pada kenyataannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan Rp 1,2 miliar untuk buffer stock itu. Dengan alokasi buffer stock itu, dikhawatirkan terbatasnya barang-barang bantuan yang bisa diberikan kepada korban terdampak bencana.
Ditambah juga kondisi di BPBD Jawa Barat yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya.
“Apa yang dibutuhkan korban terdampak bencana saat terjadi bencana? Tentunya makanan siap saji, kebutuhan-kebutuhan siap pakai, dan perlengkapan lain seperti tenda, perahu karet, mesin pompa, serta alat berat-berat untuk upaya evakuasi. Sekarang coba saja bayangkan apa jadinya jika kita tinggal di Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, namun pemerintah provinsinya seakan asal-asalan dengan alokasi anggaran dalam urusan mitigasi bencananya,” tutur dia.
Baca Juga: Enam Rumah Terancam Ambruk akibat Pergerakan Tanah di Sukabumi
Dia juga menegaskan, kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang di awal tahun 2020 harus menjadi cermin untuk semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang akan dihadapi.
Di antaranya, lanjut dia, dengan cara menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia termasuk perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dibutuhkan mendadak. ***
Artikel Pilihan