Angaran Pilkada Belum Cair, Kegiatan KPU Kabupaten Bandung Jadi Terganggu

- 2 Februari 2020, 19:15 WIB
PETUGAS Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menyegel amplop yang berisi surat suara sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.* /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Hingga awal Februari ini, Pemerintah Kabupaten Bandung masih belum mencairkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Meski belum berakibat fatal, persiapan pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung pun sudah mulai terganggu. 

Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan, pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat. KPU Kabupaten Bandung pun meminta arahan, karena persoalan anggaran sangat krusial dalam pilkada.

"Ya, jadi memang belum ada pencairan buat Tahun Anggaran (TA) 2020. Kalau TA 2019, sudah lah. Kalau TA 2020 itu belum cair sampai hari ini, Januari juga belum," kata Agus, melalui sambungan telefon, Minggu 2 Februari 2020.

Baca Juga: Mengintip Isi Goodie Bag Piala Oscar 2020, Suvenir Bernilai Rp 3,4 Miliar Dibagikan Cuma-cuma ke Para Tamu

Semestinya, terang dia, KPU sudah menerima pencairan tahap pertama TA 2020 pada pertengahan Januari. Sesuai kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pencairan tahap pertama itu ialah 40 persen dari total anggaran Rp 98 miliar.

"Tahap pertama itu, sesuai dengan NPHD, adalah 40 persen dari total anggaran Rp 98 miliar, sehingga kurang lebih Rp 39,5 miliar yang seharusnya sudah ditransfer ke KPU Kabupaten Bandung," ujarnya.

Meski sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan pemda, Agus mengaku belum ada kepastian kapan anggaran pilkada tahap pertama akan dicairkan. Dari hasil rapat koordinasi, keterlambatan pencairan anggaran disebabkan oleh perbedaan angka antara di NPHD dengan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Baca Juga: Potret Cantik Isyana Sarasvati, Kenakan Balutan Kebaya Adat Jawa

"Kemarin itu, hari Jumat, katanya dari pemda ada yang mau ke KPU. Namun, ditunggu-tunggu kok enggak ada. Kemarin informasinya ada selisih di NPHD dengan di DPA, ya itu yang membuat terhambat. Jadi anggaran untuk KPU ada selisih Rp 120 juta antara di NPHD dengan di DPA," tuturnya.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X