Rabu, 26 Februari 2020

Anak-anak Dilibatkan dalam Pilkades, Bisa Bahayakan Keselamatan hingga Kondisi Kejiwaannya

- 20 Januari 2020, 06:42 WIB
PENGENDARA melintasi spanduk sosialisasi Pilkades yang terpasang di kawasan Kantor Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 26 Agustus 2019. Gelaran Pilkades yang bakal berlangsung serentak di Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan potensi konflik dan kerawanan sosial.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR /null

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Nasional Perlindungan Anak pimpinan Arist Merdeka Sirait menyesalkan masih ada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang melibatkan anak-anak di Jawa Barat. Ia meminta panitia penyelenggara mendiskualifikasi calon kepala desa yang melakukan itu.

Arist mencontohkan salah satunya terjadi di Pilkades Rengasdengklok Utara, Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu.

"Selain  melanggar hak anak, secara hukum juga merupakan pemanfaatan (eksploitasi) anak dalam kegiatan politik," katanya, Minggu 19 Januari 2020.

Baca Juga: Pemkot Cimahi Masih Tunggu Kepastian Moda Transportasi LRT Bandung Raya

Menurut laporan, Arist melihat sejumlah anak bayi di bawah lima tahun (balita) dilibatkan dalam proses pengambilan nomor urut Peserta Pilkades oleh salah satu pasangan calon. Anak-anak tersebut menggunakan ikat kepala bertuliskan kalimat dukungan kepada salah seorang pasangan calon.

Mereka ikut dalam kerumunan massa pendukung calon Kades. Bahkan, beberapa di antaranya juga diketahui masih mengenakan seragam sekolah. Tindakan tersebut dinilai membahayakan keselamatan dan kondisi kejiwaan anak.

"Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik termasuk melibatkan anak dalam rangkaian pemilihan kepala desa," tutur Arist.

Baca Juga: 5 Fakta Mundurnya Harry dan Meghan Markle dari Kerajaan Inggris, Dianggap Bodoh oleh sang Ayah hingga Ganti Rugi Rp 42 Miliar

Ia menjelaskan, perlindungan dalam ketentuan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Karena itu, Komnas Perlindungan Anak meminta panitia penyelenggara Pilkades setempat untuk memberikan hukuman terhadap pihak yang melanggar aturan tersebut.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X