Kamis, 9 April 2020

Selebgram Bikin Pajak Reklame di Kota Bogor Stagnan

- 12 Januari 2020, 13:30 WIB
ILUSTRASI reklame. Pajak reklame di Kota Bogor stagnan karena dunia reklame tergerus perkembangan media sosial termasuk maraknya selebgram.* /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Pendapatan pajak reklame di Kota Bogor mengalami stagnansi selama dua tahun terakhir. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menyebut reklame di Kota Bogor semakin kalah bersaing dengan media reklame melalui media sosial.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Deni Hendana menuturkan, pada 2019,  pendapatan dari sektor pajak reklame berkisar Rp 13 miliar. Bapenda Kota Bogor tak berani menaikkan target terlalu tinggi pada sektor pajak reklame.

Ketidakberianian itu muncul karena potensi pajak reklame mulai kalah bersaing dengan media iklan melalui daring, baik iklan langsung ke platform media sosial maupun melalui publik figur berfollower banyak macam para selebgram.

Baca Juga: Guy Junior Batal Perkuat Persib Bandung, Direktur PT PBB Beberkan Alasan

“Untuk target pajak reklame tahun ini hanya Rp 13,6 miliar. Reklame itu ya yang di jalan itu,  sekarang sudah kalah dengan online. Di Instagram dan lain-lain, iklan lebih cepat, berikut juga iklan di televisi dan radio, lebih efektif. Jadi tahun ke tahun penghasilan reklame memang enggak signifikan,” ujar Deni Hendana, Minggu 12 Januari 2020.

Deni menuturkan, untuk melakukan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame, Pemerintah Kota Bogor perlu mengkaji ulang zonasi reklame. Menurut Deni, zonasi reklame memang sudah ditetapkan melalui  Perwalikota Bogor pada 2017.

Namun, kajian ulang zonasi untuk reklame perlu dilakukan untuk menentukan kembali titik mana yang boleh didirikan reklame, dan lokasi mana yang terlarang untuk reklame.

Baca Juga: Tiga Kapal Perang Indonesia Bermanuver di Natuna, Buyarkan Barisan Kapal Ikan Tiongkok

Saat ini,  Pemerintah Kota Bogor sendiri sudah memberlakukan moratorium izin reklame di kawasan seputar Kebun Raya Bogor dan tengah jalan. Pada 2020, reklame di tengah marka jalan akan dibongkar sesuai dengan peraturan menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X