Senin, 24 Februari 2020

KLHK InvestigasiPenyebab Bencana Bogor, Rehabilitasi Jadi Fokus

- 10 Januari 2020, 17:37 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau Kebun Bibit Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (10/1/2020). SIti menyebut akan fokus melakukan rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai dengan penanaman pohon keras dan rumput vetiver.* /WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/"PR"

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memastikan Kementerian LHK sedang melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab bencana di kawasan Bogor dan sekitarnya. Kerusakan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak diduga terjadi akibat alih fungsi lahan, hingga penambangan liar.

“Sekarang KLHK sedang investigasi, sudah kita panggil pengusaha swastanya juga.  Sebenarnya investigasi sudah lama, sudah ada yang kena di sana. Di Cikadang sudah kita cek, sudah diselesaikan  Agustus, tetapi berurusan dengan masyarakat itu kan enggak gampang,” ujar Siti Nurbaya saat mengunjungi Kebun Bibit Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat 10 Januari 2020.

Siti tak menampik, ada indikasi kerusakan kawasan Daerah Aliran Sungai terutama di DAS Cidurian dan DAS Ciberang. Dari total luas lahan hutan lindung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sekitar 80 hektare, sebanyak 15 ribu hektare lahan telah dirambah oleh masyarakat. Terkait hal itu, tim KLHK  sudah turun untuk melakukan penegakan hukum.

Baca Juga: Tiga Kota Menyatakan Siap Menggelar Pelatda Peparnas 2020

Menurut Siti, penegakan hukum tak hanya soal alih fungsi lahan. Namun juga berkaitan dengan pengelolaan sampah yang relatif buruk di kawasan Jabodetabek.  Hal itu bisa dilihat dengan adanya TPS ilegal di beberapa wilayah Jabodetabek.

Tiga daerah dengan persentase sampah yang tidak terkelola paling tinggi yakni Kabupaten Bogor (93,42 persen), Kota Bekasi (75,72 persen), dan Kota Bogor (75,51 persen).  Sampah yang tidak terkelola tersebut berpotensi mencemari lingkungan, juga masuk ke badan air termasuk drainase bahkan sungai. Hal ini membuat kapasitas daya tampung air menurun, sehingga menyebabkan banjir.

“Jadi banjir di Jabodetabek, dan di kawasan Bogor mengurusnya beda ya,  karena memang beda persoalan,” ujar Siti.

Baca Juga: Dukung Komitmen Pemerintah Indonesia, Kemendikbud Stop Penggunaan Plastik

Fokus rehabilitasi

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X