Senin, 24 Februari 2020

Pemprov Tak Beri Kejelasan Soal TPPAS Nambo, Pemkot Bogor Ancam Putus

- 10 Januari 2020, 14:28 WIB
WALI Kota Bogor Bima Arya (tengah) didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (kanan) memantau infrastruktur pengangkut sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Jumat 10 Januari 2020. Dalam paparannya, Bima mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kerjasama Pemkot Bogor dengan Pemprov Jabar terkait operasional TPPAS Nambo.* /WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bogor mengancam memutus kerja sama pembuangan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Pasalnya, sejauh ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan operasional TPPAS Nambo dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya seusai menggelar rapat terbatas dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Jumat 10 Januari 2020.

Menurut Bima, akibat ketidakjelasan operasional TPPAS Nambo, banyak investor pengelolaan sampah yang menahan diri bekerjasama dengan Kota Bogor. Pemkot Bogor pun berencana memfokuskan pengelolaan sampah di TPAS Galuga. Dengan Demikian, investor bisa diarahkan ke TPAS Galuga.

Baca Juga: KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri Wahyu Setiawan, Tak Cukup Hanya dengan Tulisan Tangan

“Tentang Galuga, kita ingin hitung-hitungan. Kita tidak mau tertahan karena status di Nambo, karena Nambo enggak ada kejelasan. Kita akan maksimalkan di Galuga, kita perpanjang di situ, kita manfaatkan di situ,” ujar Bima Arya.

Terkait komitmen yang sudah disepekati antara Pemkot Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama tiga daerah lain yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang,  Bima menyebut tak masalah jika Pemkot Bogor tidak memperpanjang komitmen di TPPAS Nambo.

Menurut Bima, awal perjanjian kerjasama disepakati karena Pemprov Jabar menjanjikan TPPAS Nambo bisa dioperasikan pada pertengahan 2020. Namun demikian, hingga kini belum ada kejelasan dari Pemprov Jabar terkait masa depan TPPAS Nambo.

“Enggak masalah kalau tidak diperpanjang, kenapa? Karena kita MOU, katanya mau selesai,  tapi sampai sekarang enggak selesai. Ini kan wanprestasi dari Pemprov,” kata Bima.

Baca Juga: Dilaporkan Warga, ASN Eselon IV di Majalengka Diciduk karena Pakai Sabu-sabu

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X