Jawa Barat Jadi Provinsi Terkorup, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

- 9 Desember 2019, 19:17 WIB
GUBERNUR Jawa Barat memberi pengarahan saat rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis 4 Juli 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR /null

BANDUNG (PR)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi posisi Jawa Barat yang menyumbangkan belasan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Terlepas dari fakta tersebut, Ridwan menyatakan pihaknya sudah berupaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Jabar.

"(Jabar terkorup versi KPK?) Itu kan dikembalikan juga kepada pribadi masing-masing, kalau secara sistem kita ada Saber Pungli, e-budgeting, upaya teknis, tapi kalau orang-orangnya tidak berkomitmen sistem canggih juga sama aja bohong,"ujar Ridwan usai menggelar rapat di Kantor Dinas Perhubungan Jawa Barar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin 9 Desember 2019.

Baca Juga: Kawasan Rawan Konflik di Cianjur Segera Dipetakan Sebelum Pilkades 2020

Dengan demikian, kata Ridwan pihaknya selalu meminta kepala daerah agar memastikan integritas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi diprioritaskan.

"Nah ini yang kita terus didorong. Saya kira bukan soal nomor-nomornya (peringkat korupsi), di mana ada kekurangan kita perbaiki. Ada positif kita sempurnakan,"ujar dia.

Sementara itu, pemerintah secara institusi memandatkan amanat pengawasan kinerja aparat dalam menjalankan roda pemerintahan melalui inspektorat.

Baca Juga: Polres Bandung Naik Tipe Jadi Polresta Bandung

Kepala Inspektorat atau Inspektur Jawa Barat Ferry Sofwan Arif menuturkan, peran inspektorat ada dua penugasan. Yang pertama tentu dikaitkan dengan tugas di provinsi, inspektorat sebagai aparatur di bawah gubernur.

Kemudian yang kedua, inspektorat membantu gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah, dalam hal ini inspektorat melakukan tugas di kabupaten kota.

"Kemudian kami memiliki hampir 30an mandatori atau tugas yang harus kita garap. Jadi yang harus digarap itu mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan," kata dia.

Baca Juga: Pemkot Sediakan 868 Formasi Untuk ASN Disabilitas

Misalnya, review berkaitan dengan RPJMD. Dalam hal ini inspektorat meninjau sejak perencanaan, melihat apakah sudah arahannya, benar atau tidak.

Pada saat RPJMD dilaporkan ke kemendagri akan ditanyakan apakah inspektorat sudah mereview atau belum.

"Jadi tugas kami ada beberapa poin mulai dari pencegahan, perencanaan diawasi. Kemudian kita lakukan review perencanaan RPJMD kemudian kami juga kalau kegiatan tahunan yang disebut RKPD rencana kerja pemerintah Daerah itu juga direview. Jadi RPJMD lima tahunan direview, RKPD tahunan juga direview," tutur dia.

Baca Juga: Bertepatan Hari Antikorupsi, Mantan Kepala Desa Ditangkap karena Korupsi

Dari segi perencanaan ke aspek kegiatan, lanjut dia, inspektorat dalam Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menjadi bagian dari pengawasan perencanaan anggaran. Kemudian pada saat KUA-PPAS dan setelah kegiatan yaitu adanya RKA dan DPA, pihaknya disana sebagai tim verifikasi.

"Kami juga siap menerima konsultasi dan memberi saran terhadap kegiatan. Hal itu semua merupakan fungsi kami dalam pengawasan dan dalam rangka pencegahan pelanggaran," ujar dia.

Selain itu, pihaknya harus melakukan pemeriksaan ke OPD secara reguler dan khusus. Pada tahun 2019, terdapat 2.600 kegiatan yang harus mereka tinjau dengan jumlah personel 140 orang terbagi tiga ada auditor 50an dan 30an p2upd.

Baca Juga: Timnas Indonesia vs Vietnam, Momen Paling Ditunggu di SEA Games 2019

Sementara itu, terkait dengan upaya menekan pelanggaran dalam kegiatan, Fery menegaskan, pertama tentu upaya yang mereka lakukan sejak perencanaan, bahwa kegiatan itu sudah sesuai administratif.

"Dalam prakteknya tentu inspektorat tidak bisa sendirian karena misalnya tadi BPKP bimbing kami, kemudiannya korsupgah KPK. Langkah kami mereview perencaaan dan penganggaran yang disebut e planing, e budgeting sudah kita rumuskan dan sudah kita lakukan. Itu adalah langkah untuk menekan korupsi," ujar dia.

Dengan dibentuknya biro pengadaan barang dan jasa yang di Indonesia baru lima provinsi  pun menjadi upaya. Dan berikutnya dalam kaitan pertama urusan kepegawaian mulai dari rekruitmen dengan cat.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X