Selasa, 2 Juni 2020

Krisis Air Bersih dan Penanganan Limbah, Kabupaten Bekasi Belum Terbebas Kawasan Kumuh

- 6 Desember 2019, 05:25 WIB
KAWASAN pemukiman berada di dekat tempat pembuangan sampah terbuka di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis 5 Desember 2019. Sedikitnya 60 desa masih diketegorikan sebagai daerah kumuh di Kabupaten Bekasi.* /TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Sebanyak 60 desa di Kabupaten Bekasi dinyatakan kumuh. Sulitnya penyediaan air bersih hingga buruknya penanganan limbah komunal membuat daerah dengan upah minum kabupaten/kota terbesar ketiga ini di Jawa Barat ini belum terbebas dari kawasan kumuh.

Kondisi ini diperparah dengan penanganan yang tidak maksimal dari pemerintah setempat. Hingga kini, dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru dapat menangani daerah kumuh di 12 desa. Penanganan itu pun memerlukan waktu hingga tiga tahun.

“Jadi memang masalah kawasan kumuh ini sudah menjadi isu nasional, di mana seluruh daerah skala nasional belum dapat hilang dari kawasan kumuh yang menjadi perkotaan, termasuk di Kabupaten Bekasi. Memang perlu ada penanganan yang signifikan,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Nurwahyi, Kamis, 5 Desember 2019.

Baca Juga: UMK di Jabar Tahun 2020, Tertinggi Kabupaten Karawang, Terendah Kota Banjar

Jumlah desa yang kumuh itu didapat berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan nomor 110/KPTS/2016.

Selain buruknya penyediaan air bersih dan lemahnya penanganan limbah komunal, indikator daerah itu dinyatakan kumuh yakni karakter bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, proteksi kebakaran, penanganan sampah dan ruang terbuka publik. “Sebanyak tujuh plus satu ini yang harus dibenahi untuk mengeluarkan daerah tersebut agar tidak disebut kumuh,” ucap dia.

Nurwahyi menyatakan, sebenarnya Pemkab Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas wilayah kumuh. Hanya saja, keterbatasan anggaran membuat penanganan daerah kumuh tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.

Baca Juga: 2 Juta Ibu Rumah Tangga Prasejahtera Ditargetkan Jadi Pengusaha Mandiri

Salah satu upaya yang dilakukan, kata dia, melalui kebijakan Bupati Bekasi melakukan replikasi program dari Kemen-PUPR yakni Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) menjadi Bersih Sejahtera dan Berkah (Berseka).

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X