Jumat, 13 Desember 2019

Kejari Sukabumi Jebloskan Lima Tersangka Korupsi ke Penjara

- 4 Desember 2019, 22:24 WIB
Korupsi.* /CANVA

SUKABUMI, (PR).- Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menahan lima tersangka korupsi program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)-2 atau penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong.

"Akibat ulah lima tersangka tersebut, kerugian negara mencapai Rp 570 juta dari hasil perhitungan Inspektorat Kota Sukabumi," kata Kepala Kejari Kota Sukabumi Ganora Zarina di Sukabumi, Rabu 4 Desember 2019.

Lima tersangka korupsi dana bantuan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yakni TFK (Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), EP dan AS sebagai anggota BKM, YS Koordinator Penasehat BKM dan RDS, Koordinator Kota BMK Kelurahan Sukakarya.

Informasi yang dihimpun dana bantuan yang merupakan pinjaman dari luar negeri ini untuk pembangunan kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Sukakarya seperti membuat jalan warga, saluran irigasi dan lain-lain.

Baca Juga: Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi, 5 Rumah Ambruk dan Satu RT Terancam Tertimbun

BKM tersebut mendapatkan bantuan dana NUSP-2 pada 2016 sebesar Rp 1 miliar, kemudian di 2017 sebesar Rp 900 juta dan 2018 mendapatkan Dana NUSP-2 sebesar Rp 500 juta sehingga total bantuan yang didapat untuk pembangunan kawasan kumuh ini sekitar Rp 2,4 miliar.

Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah adanya laporan dari warga pada 2018 lalu yang kemudian dilakukan penyelidikan dan di 2019 kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan setelah pihak penyidik memeriksa sejumlah saksi, tersangka dan mendapatkan barang bukti.

Dalam perjalanan kasus ini penyidik banyak menemukan penyimpangan seperti adanya penggelembungan harga dalam pembelian bahan material dari kegiatan 2016, 2017 dan 2018, selisih volume dan tidak sesuainya speksifikasi dalam rencana anggaran belanja (RAB) yang tertuang dalam rencana keswadayaan masyarakat, pemanupulasian Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan (LPJ).

Kemudian pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian PUPR, penitipan harga dalam setiap pembelian bahan material yang dilakukan oleh para tersangka dan beberapa oknum masyarakat dan bagi-bagi uang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari kelebihan uang pembangunan yang seharusnya dipergunakan kembali untuk pembangunan.


Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

X