Senin, 16 Desember 2019

Dalami Kasus Bupati Indramayu Nonaktif, KPK Periksa Empat Saksi

- 4 Desember 2019, 11:26 WIB
BUPATI Indramayu Supendi menaiki kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan kontraktor Carsa sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek Dinas PUPR Indramayu dengan mengamankan barang bukti Rp685 juta dan satu unit sepeda lipat.* /DOK. ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Kabupaten Indramayu Tahun 2019. Kali ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan empat orang saksi dalam penyidikan yang menjerat Bupati Indramayu nonaktif Supendi (SP).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka SP. Penyidik akan menelusuri pengetahuan para saksi terkait perkara tindak oidana korupsi pengaturan proyek tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 4 Desember 2019.

Empat saksi itu adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu Suryono, Kepal Bidang Pertanahan pada DPKPP Indramayu Wendi, dan seorang bernama Kendar Sukendar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cianjur yang merupakan orang suruhan bupati Cianjur. Serta seorang Staf Bagian Penagihan Kredit BPR Karya Remaja, Feni

Baca Juga: Kendati Siap Lepas Status Ibu Kota Negara, Jakarta Harus Tingkatkan Kolaborasi dengan Jabar

Dalam kasus ini, Supendi diduga menerima suap Rp 200 juta dari Carsa sebagai bagian dari janji imbalan tujuh proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Ketujuh proyek itu adalah pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan – Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan – Cilandak.

Sementara Omarsyah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga menerima uang total Rp 350 juta pada Juli dan September 2019.

Omarsyah juga diduga menerima sepeda merek NEO dengan harga sekitar Rp 20 juta. Sedangkan Wempy Triyono selaku Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR diduga menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019.

Baca Juga: Dishub Jabar Berikan Tips untuk Libur Natal dan Tahun Baru


Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

X