Jumat, 13 Desember 2019

Pemkab Bekasi Hapus Denda PBB, Warga Diimbau Segera Membayar

- 22 November 2019, 16:06 WIB
ILUSTRASI.*/DOK. PR

CIKARANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah resmi menerbitkan kebijakkan penghapisan denda pada Pajak Bumi dan Bangunan. Kebijakan itu diberlakukan untuk meringankan jumlah tunggakan warga sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penghapusan denda tersebut berdasarkan Keputusan Bupati no 973 Kep-Bapenda/ 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdedaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Kebijakkan penghapusan denda ini bakal berlaku hingga 20 Desember mendatang.

Kepala Bapenda Herman Hanafi menuturkan, tujuan adanya kebijakan penghapusan denda pada PBB untuk mengajak warga patuh terhadap kewajiban membayar PBB.

“Ini menjadi kebijakkan yang dikeluarkan langsung oleh Pak Bupati tujuannya untuk meringankan, sekaligus meningkatkan kepatuhan warga terhadap kewajibannya. Ini bentuk upaya peningkatan pelayanan juga terhadap warga,” kata Herman, Kamis, 21 November 2019.

Terkait capaian PBB sendiri, kata Herman sebenarnya telah mencapai target. Bahkan, hingga November ini, capaian PBB telah melampaui target yang dicanangkan. “Kalau untuk target itu dari Oktober sudah tercapai sebenarnya, bahkan sampai November ini sudah lebih targetnya. Dari target Rp 1 triliun, sekarang sudah Rp 1,1 triliun,” ucap dia.

Kendati target telah terlampaui, penghapusan denda tetap dianggap perlu. Penghapusan denda dilakukan juga untuk mengedukasi warga akan pentingnya menunaikan kewajiban. Selain itu, kebijakan penghapusan denda diberlakukan untuk mengetahui alasan warga tidak ingin melakukan pembayaran PBB.

"Sebelumnya dalam rangkaian memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Bekasi, kami sudah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda. Saat itu memang untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun saat ini subtansi kami adanya kembali penghapusan denda PBB untuk mengedukasi warga supaya taat terhadap pajak,” kata Herman.

Dengan kebijakan tersebut, Herman meyakini dapat mengidentifikasi masalah warga yang belum melakukan pembayaran PBB. Dari hasil identifikasi itu, pihaknya bakal menyusun langkah lanjutan untuk memberi kemudahan kepada warga.

“Jadi masalahnya apakah karena keterbatasan biaya, atau kesulitan pelayanan. Hal tersebut masih dalam kajian demi menimbulkan stimulus dari warga. Jadi kami berharap warga untuk melakukan pembayaran PBB, sebab pembayaran pajak ini merupakan sumbangsih untuk pembangunan daerah,” katanya.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X