Minggu, 29 Maret 2020

Kesadaran Masyarakat akan Identitas Kunci Keberhasilan Sensus Penduduk 2020

- 18 November 2019, 01:53 WIB
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Dody Herlando.*/DOK. BPS JABAR

BANDUNG, (PR).- Data kependudukan menjadi hal paling fundamental bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan. Jika data kependudukan yang dimiliki akurat, maka pelaksanaan kebijakan pemerintah pun akan optimal. Pun demikian sebaliknya. 

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat terus mematangkan persiapan dan mendalami skema sensus penduduk 2020. Tujuannya supaya data kependudukan terkait jumlah, profil, dan kondisi penduduk di satu wilayah terekam jelas dan tepat.

“Pemerintah hadir untuk melayani dan bertanggungjawab menyejahterakan penduduk. Bagaimana punya program-program kesejahteraan kalau penduduknya tidak kita ketahui. Tentunya, dengan berbagai karakteristik,” kata Kepala BPS Jabar Dody Herlando, Jumat 15 November 2019.

“Kepentingan utama statistik (data kependudukan) adalah untuk perencanaan pembangunan. Karena pembangunan akan dimulai dari informasi-informasi yang berkaitan dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), keberadaan SDM, dan tantangannya,” imbuhnya. 

Ada dua urgensi lain dari sensus penduduk, yakni realisasi amanat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertera dalam World Population and Housing Programme, dan mengukur tingkat literasi teknologi masyarakat. 

loading...

Terkait amanat PBB, kata Dody, setiap negara harus memperbarui data kependudukan secara berkala. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya interaksi penduduk antar negara. Selain Indonesia, ada 53 negara lain, termasuk Cina dan Jepang, menggelar sensus penduduk pada 2020. 

“Penduduk ini harus diatur sesuai daripada rekomendasi PBB. Dan amanat PBB ini mengayomi seluruh negara. Bahwa interaksi penduduk antar negara ini kan terjadi, entah di sektor perdagangan, investasi dan yang lain,” ucapnya. 

Dody menegaskan, sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS merupakan pengumpulan data kependudukan secara de facto atau tempat tinggal selama satu tahun. 

Ambil contoh, warga dengan e-KTP Indramayu menetap atau berencana tinggal di Kota Bekasi selama lebih dari satu tahun. Maka, secara de facto warga Indramayu tersebut adalah warga Kota Bekasi karena menggunakan sumber daya di tempat dia tinggal, termasuk Warga Negara Asing (WNA).

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X