Kamis, 2 April 2020

Keberadaan Industri Tak Dibarengi Pengelolaan Lingkungan yang Baik

- 30 Oktober 2019, 06:50 WIB
KONDISI sungai Cikarang-Bekasi-Laut yang telah berwarna gelap akibat terkontaminasi limbah di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Senin 10 Oktober 2019. Sungai ini merupakan bagian hilir dari Sungai Cileungsi dan Cikeas yang berhulu di Bogor.*/ TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Keberadaan kawasan industri yang masif di Kabupaten Bekasi, rupanya tidak dibarengi dengan pengendalian lingkungan yang sepadan. Hingga kini, daerah yang mengklaim memiliki kawasan industri terbesar se-Indonesia ini tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

“PPLHD itu semacam polisinya petugas lingkungan hidup yang berwenang menindak pencemar lingkungan, atau pihak atau perusahaan yang membandel. Hingga kini, dengan jumlah kawasan industri yang besar memang seharusnya Kabupaten Bekasi memiliki itu,” ucap Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Arnoko, Selasa 29 Oktober 2019.

Diungkapkan dia, ketiadaan PPLHD menjadi satu di antara kendala yang dihadapi dalam mengendalikan lingkungan hidup, terutama di sekitar kawasan industri. “Memang harus ada peningkatan kepedulian dan komitmen untuk menjaga kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi agar tidak timpang dengan besarnya kawasan industri,” ucap dia.

Diakui Arnoko, pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi terbilang tinggi. Ironisnya, pencemaran itu didominasi oleh pembuangan limbah dari bahan berbahaya dan beracun (B3). “Dalam setiap tahun, limbah B3 ini yang memang mendominasi. Ada berbagai kasusnya, namun intinya soal limbah ini,” ucap dia.

Seperti diketahui, limbah B3 dapat dikatakan sebagai limbah paling berbahaya. Limbah B3 yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

loading...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 memiliki karakteristik berupa mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun.

Menurut Arnoko, hingga Oktober 2019 ini, pihaknya telah menangani 66 kasus pencemaran lingkungan yang berakhir dengan sanksi administratif. Kemudian terdapat dua kasus lainnya yang ditangani secara pidana.

“Ini semua mayoritasnya kasus limbah B3. Kemudian yang pidana juga demikian. Karena setelah dijatuhkan sanksi administratif kemudian tidak ada perubahan, maka dialihkan pada pidana, juga kasus limbah B3. Maka memang potensi pencemaran terbilang besar,” ucap dia.

Jumlah kasus yang ditangani tersebut bahkan boleh jadi merupakan bagian kecil dari banyaknya kasus pencemaran. Hanya saja, minimnya personel membuat pengendalian lingkungan hingga penindakkan tidak sepenuhnya maksimal. “Kekurangan personel boleh jadi masalah klasik tapi faktanya demikian,” ucap dia.

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X