Sabtu, 7 Desember 2019

Sebanyak 50 Ribu Penunggak Iuran BPJS Kesehatan di Kota Bogor Akan Dialihkan jadi Peserta PBI

- 9 Oktober 2019, 10:33 WIB
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BOGOR, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kota Bogor berupaya mengalihkan kepesertaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri golongan kelas III menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah daerah. Itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran akibat tingginya tunggukan premi peserta mandiri.

Kepala BPJS cabang Kota Bogor, Yerri  Gerson Rumawak, menuturkan,  BPJS Kota Bogor mencoba bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mengalihkan peserta BPJS mandiri kelas III yang selama ini menunggak premi. Berdasarkan data BPJS Kota Bogor, ada sekitar 50 ribu peserta BPJS Kesehatan golongan kelas III yang menunggak.

“Kami mencoba memberikan solusi bagi mereka. Nantinya, utang iuran yang belum dibayar, tetap harus dilunasi dengan cara mencicil selama enam bulan. Jadi, mereka tetap  bisa membayar, dan bisa tetap mendapatkan pelayanan setelah dialihkan ke PBI,” kata Yerri seusai menghadiri rapat forum BPJS di Balai Kota Bogor, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menurut Yerri, saat ini BPJS Kesehatan sedang melakukan verifikasi di lapangan. Data tersebut akan menentukan apakah seseorang layak dialihkan menjadi peserta PBI.

Dikatakannya, saat ini, mayoritas penunggak premi BPJS berasal dari peserta BPJS mandiri kelas III.  Yerri juga memastikan, belum ada ketetapan terkait kenaikan premi BPJS.

“Masih pakai iuran yang lama, karena memang masih dalam pembahasan.  Nanti besarannya baru bisa ditetapkan setelah keluar regulasinya, sekarang belum bisa berspekulasi,” katanya.

Terkait besaran kerugian yang ditanggung BPJS akibat tunggakan premi BPJS mandiri, Yerri enggan  membahasnya lebih lanjut. Menurut dia, BPJS tidak  mengenal kerugian, namun lebih kepada ketidakcocokan antara pendapatan dengan penerimaan. Padahal, penagihan sudah dilakukan dengan memberikan teguran satu hingga tiga.

“Dalam Perpres 82 bisa dilihat, bagi peserta atau badan usaha yang tidak patuh akan diberikan sanksi. Khusus BPJS Kesehatan Kota Bogor, kita masih dalam batas berikan teguran satu, dua, dan tiga. Tetap utamanya memberikan edukasi agar mereka paham dan patuh terhadap program pemerintah,” ujarnya.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X