Selasa, 2 Juni 2020

Anggaran Pendidikan Kurang Hampir di Semua Daerah

- 7 Oktober 2019, 19:16 WIB
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian diwawancara seusai berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin, 7 Oktober 2019.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan masih minim. Alasannya, hanya dua persen daerah yang telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk sektor pendidikan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dalam kunjungannya ke Purwakarta. "Banyak daerah menghitung 20 persennya itu dengan memasukkan dana transfer dari pusat ke dalam 20 persen APBD-nya," kata dia, Senin, 7 Oktober 2019.

Sesuai amanat pasal 31 Undang-undang Dasar, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran pendidikan. Namun, Hetifah menilai cara pemerintah daerah maupun provinsi mengalokasikan anggaran tersebut kurang tepat.

Menurut dia, pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan 20 persen anggaran daerahnya sendiri untuk sektor pendidikan. Jumlah tersebut di luar bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Umun (DAU).

Padahal, ketentuan tersebut juga telah ditegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri. "Mungkin karena selama ini tidak ada sanksi, atau mungkin harusnya ada insentif bagi daerah-daerah yang terbukti berkomitmen mendorong pendidikan akan kita tambah dalam bentuk dana tambahan," ujarnya.

Pemberian insentif dipercaya dapat memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar meningkatkan perhatiannya kepada sektor pendidikan. Pasalnya, Hetifah mengakui kemampuan anggaran tiap daerah berbeda-beda.

"Kita juga menyadari bahwa kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda. Namun, secara bertahap kita ingin komitmen pendidikan itu dimanifestasikan dalam alokasi anggarannya," tutur Hetifah. Ia juga menuntut komitmen tersebut dari pemerintah pusat dan provinsi.

Di tingkat provinsi, Hetifah menyebutkan pemerintah provinsi yang telah melakukan hal serupa baru 18 dari 33 provinsi. Pemerintah provinsi yang belum mengikuti ketentuan tersebut menurutnya termasuk Jawa Barat.

"Setahu saja Jawa Barat juga belum termasuk yang mengalokasikan lebih dari 20 persen ini," katanya menegaskan. Namun, hal itu belum bisa dipastikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X