Wacana Interpelasi DPRD Jabar Kembali Mencuat

- 4 Oktober 2019, 14:24 WIB
GEDUNG DPRD Jawa Barat/ANDRI GURNITA/PR

Yod menambahkan, hak interplasi bukan hal negatif untuk Gubernur Jawa Barat karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan Undang - undang MD3.

“Interpelasi ini sebuah hal biasa, DPRD meminta pertanggung jawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan ganguan dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” ujar dia.***

Halaman:

Editor: Eva Fahas


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X