Kamis, 20 Februari 2020

Warga Desa Pananjung Minta Kepastian Soal Ganti Lahan

- 2 Oktober 2019, 05:14 WIB
BEBERAPA warga tengah asyik menyaksikan alat berat tengah melakukan pengerukan di sungai Cikidang untuk penanganan banjir di Kecamatan Pangandaran tepatnya di area pesawahan di Desa Wonoharjo, Selasa, 1 Oktober 2019.*/AGUS KUSNADI/KABAR PRIANGAN

PANGANDARAN,(PR).- Dua alat berat sudah hampir satu minggu ini sudah beroperasi dalam melakukan pengerukan di sungai Cikidang.

Hanya saja, dari pekerjaan normalisasi tersebut ada lahan milik warga yang terkena dampak, dan sesuai dengan yang dijanjikan lahan warga yang terkena dampak itu akan diberikan uang pengganti.

Melihat dua alat berat sudah masuk ke lokasi sungai Cikidang yang beroperasi mulai dari lokasi Desa Wonoharjo, akhirnya sejumlah warga di Desa Pananjung mempertanyakan kepastian soal penggantian lahan yang terdampak yang sudah dijanjikan.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, Dedi Hermawan mengatakan, sebenarnya warga hanya menanyakan kepastian soal ganti lahan yang terkena dampak akibat pekerjaan normalisasi.

Bukan menolak

Pasalnya, kata Dedi, hingga saat ini, warga yang bersangkutan belum mengetahui dokumen peta bidang lahan yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional untuk dasar pengganti lahan serta belum mengetahui berapa nilai lahan yang akan diterimanya sebagai uang pengganti lahan.

"Warga menanyakan ke kami, katanya belum mendapat kepastian berapa nilai uang untuk mengganti lahan yang terdampak akibat pekerjaan normalisasi sungai Cikidang," ujar Dedi, Selasa, 1 Oktober 2019.

Menurut Dedi, ada 3,2 hektare lahan milik warga dari 116 kepala keluarga di Desa Pananjung yang lahannya terkena dampak dari pekerjaan normalisasi.

"Jadi bukan menolak ada normalisasi, warga cuma minta kepastian aja. Logikanya aja, kalo kami menolak di normalisasi ngapain tahun kemarin kita bantu normalisasi pakai anggaran dari desa, berarti kita setuju sungai untuk di normalisasi," ujar Dedi, seraya menjelaskan adanya kekhawatiran dirinya sebagai kepala desa disalahkan oleh warga yang terkena dampak akibat belum adanya kepastian harga ganti lahan.

Pengerukan atau normalisasi sungai Cikidang yang merupakan kewenangan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat itu bertujuan untuk penanganan banjir yang kerap menggenangi sebagian area pesawahan, lahan dan pemukiman warga di 5 desa (Sidomulyo, Wonoharjo, Pananjung, Purbahayu, Babakan) di Kecamatan Pangandaran disaat musim penghujan, informasinya sungai Cikidang yang mengarah ke laut itu sudah lama mengalami pendangkalan dan penyempitan dan belum ada upaya pemeliharaan.

Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X