Aksi Simpatik di Tasikmalaya, Warga Tanda Tangani Tolak Pelemahan KPK

- 16 September 2019, 06:44 WIB
PEGIAT antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menggelar aksi pengumpulan tanda tangan penolakan revisi Undang-Undang KPK dari warga di area Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. Revisi tersebut dinilai melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK.*/ISTIMEWA

SINGAPARNA, (PR).- ‎Para pegiat antikorupsi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) kembali menggelar aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegiat melakukan aksi simpatik dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat dalam kegiatan car free Day atau hari bebas kendaraan di Kompleks Gedung Bupati Tasikmalaya, Singaparna, Minggu, 15 September 2019. 

Aksi tersebut juga merupakan bentuk dukungan pegiat antikorupsi dan masyarakat dalam mendukung KPK dari berbagai upaya pelemahannya. Warga bisa pula berfoto bersama sembari memperlihatkan poster bertuliskan Save KPK sebagai bentuk dukungan kepada korps antirasuah dan penolakan revisi undang-undangnya.

Arief Rahman Hakim dari Divisi Monitoring Hukum dan Korupsi Politik KMRT mengatakan, tujuan kegiatan tersebut guna menggencarkan penolakan revisi UU KPK.

"Minimal masyarakat tahu kondisi KPK sekarang, kondisi Indonesia sekarang dan kami tidak ingin isu ini padam ini harus terus-terusan dikampanyekan," kata Arief.

Ia mengungkapkan, respon masyarakat Tasikmalaya sangat baik atas aksi simpatik KMRT. "Banyak yang menanda tangani dan sekaligus bertanya tentang kondisi KPK sekarang," tuturnya.

loading...

Para pegiat antusias menjelaskan pelemahan yang dialami lembaga antikorupsi yang lahir pada masa reformasi tersebut. "Kami berharap untuk hari ini dan ke depannya warga Kabupaten Tasikmalaya minimal mengetahui dan maksimalnya mendukung kami dalam gerakan penolakan RUU KPK," tutur Arief.

Beberapa pasal pada rancangan revisi UU KPK oleh DPR menuai kritik lantaran mempreteli kewenangan KPK. Beberapa pasal dalam draft revisi menunjukkan hal tersebut.

Seperti  pasal 1 ayat 7 terkait status pegawai KPK. Pasal itu menyebut pegawai KPK sebagai pegawai negeri sipil dan pemerintahan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang aparat sipil negara.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X