Senin, 30 Maret 2020

Pemkab Tasikmalaya Harus Dirikan Pos Pemadam Kebakaran di Selatan

- 10 September 2019, 09:13 WIB
KEBAKARAN menghanguskan area perkebunan karet di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 5 September 2019. Pemkab Tasikmalaya perlu mendirikan pos pemadam kebakaran di Tasikmalaya selatan agar respon penanganan kebakaran cepat.*/DOK KECAMATAN CIPATUJAH

Sarana terbatas

Sementara itu,  Kepala Seksi Pegendalian Operasi Sarana Prasarana Penyelamatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya ‎Asep Taufiqqurohman mengakui keterbatasan instansi dalam menjangkau lokasi-lokasi kebakaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang begitu luas. "Jaraknya dari Mako (Pos Singaparna) sampai lokasi daerah selatan memang SOP-nya tidak tercapai," ujar Asep.

Idealnya, dalam durasi 15 menit, jarak waktu yang ditempuh petugas dan armada Damkar mencapai 7 kilometer. Namun untuk mencapai Cipatujah saja, bisa makan waktu hingga tiga jam.

Keadaan itu membuat petugas juga terlambat mencapai lokasi guna segera memadamkan api. "Paling ge cuma evakuasi, paling ge pendinginan," ujar Asep.

Tak hanya itu, Pemkab Tasikmalaya hanya memiliki empat kendaraan Damkar yang masih bisa beroperasi. Dua kendaraan lain sudah tak laik digunakan dan telah berusia tua. Jumlah total personil pun cuma 24 orang dengan 18 diantaranya merupakan petugas lapangan. 

eski demikian, para petugas tetap melaksanakan tugas dengan berbagai keterbatasan tersebut. Keberadaan Damkar juga masih bergabung atau menjadi bagian dari Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya.

Rencananya, lanjut Asep, bakal dibuat empat pos Damkar yang berlokasi di Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya, Singaparna. Pengadaan kendaraan Damkar khusus yang lebih kecil dengan muatan air 600 liter juga diusulkan kepada pemerintah. Kendaraan jenis itu bisa menjangkau wilayah dengan akses yang sulit. Hingga kini, rencana pembuatan pos tersebut masih dibahas Pemkab. 

loading...

Terkait pernah adanya penempatan armada di Karangnunggal beberapa tahun lalu, Asep membenarkannya. "Dulu satu unit disimpan di Karangnunggal, jarak beberapa bulan mereka mengembalikannya karena untuk biaya operasional juga minim," kata Asep.

Menurut dia, masyarakatlah yang meminta adanya kendaraan Damkar yang disimpan di sana serta menjanjikan menanggung biaya operasional. Akan tetapi, biaya tersebut akhir dirasa membebani masyarakat. Asep mengatakan, anggaran memang Damkar terbilang kecil termasuk dalam pembiayaan operasional kendaraannya.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X