Selasa, 10 Desember 2019

Warga Kota Bogor Terdampak Proyek Jalur Ganda Kereta Api Bingung Cari Tempat Tinggal

- 9 September 2019, 17:03 WIB
KERETA Api Pangrango melintas di jalur rel tunggal di Kota Bogor, Rabu, 31 Juli 2019.*/ANTARA

BOGOR, (PR).- Ribuan warga yang terdampak pembangunan jalur ganda kereta api menghubungkan Bogor-Sukabumi dipastikan akan kehilangan tempat tinggal akhir 2019. Mereka berharap Pemerintah Kota Bogor dapat hadir dengan menyediakan tempat relokasi sementara selama proses penggusuran berlangsung.

Unen, perwakilan warga  RT 4, RW 8, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan mengatakan, ada 39 warga di RT 4 yang terdampak proyek jalur ganda tersebut.  Setelah menerima sosialisasi dari pemerintah, mayoritas dari masyarakat terdampak mulai mencari alternatif tempat tinggal.

“Warga sendiri juga masih bingung, mereka (enggak) kepikiran mau tinggal di mana setelah digusur. Memang ada uang kerahiman, tetapi cari rumah di Kota Bogor kan enggak segampang itu,” ujar Unen kepada “PR”, Senin, 9 September 2019.

Unen menyatakan, mayoritas warga memang pasrah rumahnya akan tergusur. Mereka paham lantaran selama puluhan tahun telah menempati bangunan liar di sempadan jalur kereta api.

Namun demikian, Unen berharap Pemkot Bogor juga tidak berpangku tangan. Sejauh ini, warga juga cukup taat membayar pajak bumi dan bangunan untuk Kota Bogor. Masyarakat terdampak meminta Pemkot Bogor memberikan solusi, salah satunya menyediakan lokasi relokasi bagi warga terdampak.

“Warga pengennya bisa dibangunkan rumah lagi, nanti warga mencicil. Ya, rusun-rusun enggak apa-apa kaya di Jakarta itu. Coba bisa dibayangkan ini yang terdampak 1.000 lebih rumah, cari kontrakan juga enggak gampang,” katanya.

Warga lainnya,  Irma Ramadiyanti, dari Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, juga mengaku pasrah jika rumah yang sudah ia tempati sejak lahir akan digusur. Irma  sadar rumahnya memang dibangun di lahan milik PT KAI.

“Kalau memang semua rumah harus digusur, pengennya dana kerahiman dari PT KAI bisa lebih besar untuk mencukupi beberapa tahun lahNyari rumah kan lama, agak susah, apalagi sekarang harga-harga mahal.  Suami saya juga habis kontrak kerja, saya bingung,” ujar Irma.

Ia mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui berapa nominal dana kerahiman yang akan dterima.  Proses pemberian  biaya kompensasi tersebut nantinya akan melalui fase verifikasi dengan menilai fisik bangunan, nilai bongkar, nilai sewa, dan nilai mobilisasi. Penetapan tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik, konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X