Selasa, 10 Desember 2019

APBD Defisit Rp 339 Miliar, Program Enam SKPD Dipangkas

- 2 September 2019, 09:08 WIB
ILUSTRASI anggaran.*/DOK PR

BOGOR,(PR).- Sejumlah program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bogor yang diusulkan pada 2020 dipangkas. Kondisi tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 mendatang.

Berdasarkan data  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor masih defisit Rp 339 miliar. Angka tersebut berkaca dari total usulan kegiatan dari SKPD pada 2020 yang timpang dengan rencana Pendapatan Asli Daerah 2019.

 Itu sebabnya, pada 2020  sejumlah SKPD diminta  memangkat kegiatan demi rasionalisasi sebelum di bawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, sejumlah SKPD diminta mereformulasi ulang semua kegiatan yang diajukan pada 2020. Reformulasi belanja langsung dinilai lebih efektif, karena belanja tidak langsung tidak dapat dikurangi karena berkaitan dengan gaji pegawai.

Sejauh ini, tercatat sudah ada enam SKPD strategis yang melaporkan reformulasi usulan anggaran 2019. Dinas tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes),Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Enam SKPD dinilai yang anggarannya paling besar, dan paling mendukung program prioritas Pak Wali untuk pencapaian visi dan misi beliau,” ujar Lia.

Menurut Lia, rasionalisasi kegiatan pada 2020  nantinya lebih ke arah kegiatan yang bukan bersifat rutin. SKPD juga diminta untuk dapat membuat  inovasi kegiatan yang tidak terlalu menghabiskan anggaran. Jadi, dinas lebih diprioritaskan untuk membuat kegiatan yang menyangkut pelayanan dasar.

“Misalnya Dinas PUPR kemarin lebih bahas pembebasan lahan untuk Otista, Disdik lebih kepada pendidikan gratis, Dishub lebih kepada sinergi tata kelola transportasi, dan khusus Naturalisasi Ciliwung juga ada di semua dinas, mulai dari  penataan taman hingga sampah,”  ucap Lia.

Pengurangan anggaran kegiatan di SKPD diharapkan dapat menghasilkan APBD yang lebih terarah. Setelah jejak pendapat usulan anggaran sudah disampaikan, nantinya Pemerintah Kota Bogor akan menuangkan pada Rencana APBD 2020, dan diharapkan dapat diparipurnakan maksimal September 2019.


Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

X