Selasa, 2 Juni 2020

Karawang Masuk Zona Merah Peredaraan Kosmetik Berbahaya

- 27 Agustus 2019, 16:10 WIB
KEPALA BPOM RI Penny K. Lukito, saat melakukan penggalangan komitmen kosmetik bebas merkuri di Kabupaten Karawang, Selasa, 27 Agustus 2019.*/DODO RIHANTO/PR

KARAWANG, (PR).- Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cilamaya Wetan, hingga saat ini masih dikenal sebagai sentra produsen kosmetik ilegal. Akibatnya, daerah itu dapat dikategorikan sebagai zona merah peredaraan kosmetik ilegal, termasuk kosmetik yang mengandung merkuri.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny K. Lukito, di sela-sela penggalangan komitmen kosmetik bebas merkuri yang berlangsung di Hotel Resinda, Karawang, Selasa, 27 Agustus 2019.

"Dari informasi yang kami terima, di Cilamaya itu banyak industri kosmetik rumahan. Sayangnya, industri ini belum mendapat pembinaan yang memadai, sehingga terindikasi produknya masih mengandung merkuri," ujar Penny.

Menurutnya, sentra produksi kosmetik di Cilamaya sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi sentra produksi kosmetik yang legal dan aman dipakai. Hal itu dapat terealisasi jika pemerintah membimbing dan mengawasi produksi mereka.

"Melalu intervensi regulasi, mereka sangat mungkin bisa diarahkan agar bisa meningkatkan kapasitas prosuksi. Kita juga dapat membantu fasilitas produksinya," kata Penny.

Yang terpenting, lanjut dia, para produsen itu diarahkan untuk tidak menggunakan bahan baku berbahaya, yakni merkuri. Selain itu, dalam peningkatan kapasitas dari produknya, pemerintah bisa membantu mereka supaya bisa masuk ke dalam jalur peredaran yang legal yang formal.

"Kami juga berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan agar para produsen kosmetik itu menjadi legal. Dengan cara itu, kami bisa memantau dari mana saja mereka mendapatkan bahan baku yang aman bagi kesehatan," katanya.

Faktor penyebab pelanggaran bertambah

Dalam kesempatan itu, Penny tidak menampik adanya beberapa peraturan yang malah memberi implikasi semakin bertambahnya pelanggaran peredaran produk berbahaya. Misalnya, aturan tentang pengawasan bahan baku impor yang bisa langsung masuk post border tanpa melalui izin dari BPOM. Setelah masuk ke Indonesia,  produk itu baru bisa diawasi peredarannya oleh BPOM.

Selain itu, lanjut Penny,  perdagangan online juga ikut mempermudah peredaran produk berbahaya ke masyarakat. Pasalnya, melalui perdagangan online, barang dari produsen bisa langsung sampai ke tangan konsumen, tanpa harus melalu mata rantai perdagangan yang dapat dipantau BPOM.

Halaman:

Editor: Endah Asih


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X