Selasa, 25 Februari 2020

Golkar Minta Bupati Kaji Ulang Larangan Pembelian Gas Melon

- 24 Agustus 2019, 06:18 WIB
AWAK armada truk dari sebuah perusahaan agen elpiji tengah menurunkan gas melon di sebuah pangkalan di Desa Sukaraja, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka beberapa hari lalu.*/TATI PURNAWATI/KABAR CIREBON

MAJALENGKA,(PR) .- Pengurus DPD Gokar Kabupaten Majalengka meminta Bupati meninjau ulang Surat Edaran Bupati Majalengka No 542/1525/2019 tentang imbauan untuk tidak menggunakan gas elpiji tabung ukuran 3 kg (melon) yang sudah diterbitkannya.

Menurut keterangan Endin Saepudin Wakil Ketua DPD Golkar Majalengka ada poin 3 yang dipersoalannya,  yang dalam surat disebutkan “Seluruh masyarakat Majalengka yang mempunyai penghasilan 1,5 juta lebih dan tidak mempunyai SKTM tidak boleh menggunakan Tabung gas 3 kg.“

Hal ini dinilai kurang tepat serta sulit untuk mengukur keluarga berpenghasilan sebesar itu, serta akan sulit mengawasinya, terlebih dalam surat tertera terkecuali bagi pemilik SKTM.

Apalagi, menurut Endin, dalam surat tertulis “SKTM”, maka mereka yang berpenghasilan di atas Rp 2.000.000 bisa saja mengaku berpenghasilan di bawah itu dan mengajukan permohonan SKTM kepada kepala desa.

“Saya pikir untuk mereka yang berpenghasilan Rp 1.500.000 akan sulit diawasi, berbeda dengan PNS atau pegawai BUMN. Selain itu akan rentan penyalahgunaan SKTM. Tidak menutup kemungkinan akan banyak masyarakat yang mengajukan permohonan SKTM nanti,” ungkap Endin.

Tidak spesifik

Menurutnya, jika esensi dari SE tersebut tujuannya untuk penghematan subsidi dan program subsidi yang  tepat sasaran, DPD Golkar Majalengka akan sangat mendukung, Namun jika mencantumlan masyarakat berpenghasilan  1,5 juta tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3 kg, itu harus dikaji ulang. Alasannya Permen ESDM No 26 tahun 2009 tidak spesifik menjelaskan kriteria dan kategori penerima.

“Apalgi jika dikaitkan dengan UMK Majalengka yang nilai nya sebesar Rp 1.791.693, ini akan menjadi polemik, karena buruh di Kabupaten Majalengka otomatis tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3 kg. Padahal upah sebesar itu belum mencukupi kebutuhan standar minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi jika memiliki anak sekolah,” papar Endin.

Makanya, menurut Endin, pihaknya berharap pemerintah melakukan kajian yang lebih matang dan menyeluruh jangan sampai  kebijakan tersebut menjadi kontra produktif hingga menimbulkan polemik  dalam pelaksanaanya di lapangan.

Selain itu pengetatan gas LPG 3 kg harus dilakukan terutama bagikeluarga sejahtera serta PNS. Penagawsan  ini harus dilakukan semua pihak, bagi penjual juga harus diberikan sosialsiasi jangan bersedia melayani pembelian dari PNS dan keluarga sejahtera, namun mereka harus diarahkan untuk membeli LPG 5 kg dan 12 kg.

Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X