Rabu, 26 Februari 2020

Kabulkan Desakan Buruh, Bupati dan DPRD Bekasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

- 20 Agustus 2019, 19:02 WIB
PARA buruh berorasi di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis 1 Juli 2019. Dalam aksinya mereka menolak rencana pemerintah merevisi Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang dinilai dapat memangkas kesejahteraan kaum pekerja.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi mengabulkan desakan buruh untuk menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Baik eksekutif maupun legislatif menerbitkan surat rekomendasi penolakan kepada Ketua DPR.

“Ini merupakan aspirasi dari teman-teman buruh semua. Sejak beberapa waktu lalu, kami kumpulkan seluruh perwakilan buruh untuk membahas hal ini dan mereka sepakat menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan. Penolakan itu kami akomodasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi, Selasa 20 Agustus 2019.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat Bupati Bekasi nomor 560/3/6/Disnaker Tentang Penyampaian Aspirasi Penolakan Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Surat serupa dilayangkan DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor 170/1158-DPRD tentang Penyampaian Asiprasi Perihal Penolakan Revisi UU 13/2003 Tentang Ketegakerjaan.

Bupati Bekasi, dalam surat tersebut, menyebutkan bahwa rencana revisi UU Ketenagakerjaan mendapat penolakan dari serikat buruh/pekerja. Hal serupa disampaikan dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar.

Disebutkan bahwa draf revisi UU Ketenagakerjaan dinilai sangat merugikan dan tidak berpihak kepada para pekerja di Kabupaten Bekasi.

Kedua surat itu ditujukan kepada Ketua DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan ke seluruh serikat pekerja di Kabupaten Bekasi.

“Aksi rekan-rekan serikat pekerja hari ini dan beberapa hari yang lalu sangat mendasar. Jika hendak revisi, sebaiknya memang melibatkan rekan-rekan serikat pekerja dalam pembuatan draf revisinya,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menyampaikan aspirasi serikat pekerja di Kabupaten Bekasi dengan melayangkan surat kepada Presiden dan DPR dengan ditembuskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X