Rabu, 26 Februari 2020

Bima Arya Menjawab Wacana Bogor Masuk Provinsi DKI Jakarta

- 20 Agustus 2019, 18:47 WIB
BENDERA Indonesia dipasang di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Rabu 31 Juli 2019.*/ANTARA

Pemikiran mendasar, kata dia perlu dilakukan dari sekarang. Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor cukuap pesat sehingga dampak jangka panjang dengan pemindahan ibu kota juga perlu dipikirkan dari sekarang.

“Tidak ada prioritas. Semua di titik nol. Saya sudah bertemu dengan rektor IPB dan Ibu Bupati Bogor, kita sepakat melakukan kajian dan mempercayakan kajian ke kampus. Nanti kajian Pemkot dilengkapi kajian kampus, ada kajian hukum, ada kajian wilayah. Bukan asumsi, bukan kepentingan politik, tapi didasarkan kajian akademis yang matang,” kata dia.

“Kalau Bekasi mungkin masih realistis karena memang dari letak geografisnya dekat dengan Jakarta, tetapi Bogor berbeda dengan Bekasi. Dari posisi memang dekat, tapi dari sejarah berbeda, wacana Bogor Raya lebih masih lebih dipahami masyarakatnya,” ucap Bima Arya.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor Iskandar Lubis mengatakan, tujuan pembentukan provinsi baru sebenarnya positif untuk memudahkan koordinasi. Namun, dalam pembentukan provinsi baru juga perlu dpikirkan bagaimana menumbuhkan potensi baru di wilayah yang akan dibentuk tersebut.

“Untuk Provinsi Bogor Raya, sebenarnya kalau dilihat, potensi ekonominya ada, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, tetapi yang jadi masalah saat ini Indonesia sedang moratorium pemekaran, entah sampai kapan kita juga belum tahu,” kata Iskandar.

Kelayakan pembentukan provinsi baru, kata Iskandar, perlu dikaji kembali secara mendalam.  Apakah pembentukan provinsi baru tersebut sudah memenuhi kriteria pertumbuhan ekonomi atau tidak. Kedua, kondisi pemerintah pusat juga perlu diperhatikan, apakah mendukung terbentuknya provinsi baru atau tidak.

“Kalau keinginan itu didasarkan kepada keyakinan, potensi ekonomi itu ada. Pertimbangan lainnya, rentang kendali dari Bogor ke Bandung juga cukup jauh. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Nanti harus ada kajian yang dilakukan,” ucap Iskandar.

Mengenai wacana megapolitan ketika Kota Bogor diprioritaskan untuk berada di dalamnya, Iskandar menilai hal tersebut kurang tepat. Apalagi secara historis Bogor memiliki sejarah kesundaan yang kuat.

Dari segi ekonomi, pengaruh perpindahan Kota Bogor secara administratif ke Provinsi DKI Jakarta juga tidak terlalu besar. Aspek yang paling berdampak adalah pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Jawa karena banyak orang Bogor bekerja sebagai aparatur sipil negara di kantor-kantor kementerian di Jakarta.***

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X